Ketua DPRD Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi di Dinas PU Sigi

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulawesi.com – Ketua DPRD Kabupaten Sigi Moh. Rizal Intjenae diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah, Selasa (9/5/2017). Rizal diperiksa untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sigi, terkait adanya pencairan Tahun 2016, atas paket pembangunan Jalan Sadaunta-Lindu dan Peana-Kalamanta itu dan adanya dugaan proyek fiktif Tahun 2016.

Selain Rizal, Penyidik juga memeriksa Ketua Komisi III Abd Rahman yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi II. Sebelumnya dijadwalkan pula mantan Ketua Komisi III Torki Ibrahim Tura untuk diperiksa. Namun pemeriksaan terhadap Torki ditunda.

Baca Juga

Pantauan Jurnalsulawesi.com di Kejati Sulteng, Selasa (9/5/2017) kedua petinggi DPRD Sigi itu diperiksa sekira tiga jam sejak Pukul 9.30 – 12.30 WITA.

Rizal diperiksa diruang Koordinator Tipidsus Kejati Sulteng, Ardi Suryanto, SH, MH. Sedangkan Rahman diperiksa diruang Asisten Tidak Pidana Umum Dedy Koesnomo, SH, MH.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, keduanya diperiksa untuk memberikan keterangan terkait pencairan anggaran Tahun 2016 di Dinas PU Sigi, yang diduga tidak melalui mekanisme di Badan Angggran (Banggar) DPRD Kabupaten Sigi.

Usai diperiksa, Rizal kepada wartawan mengakui jika dirinya diperiksa terkait proyek Peana-Kalamanta.

“Yaa.. masih diperiksa terkait proyek Peana-Kalamanta. Untuk lebih jelasnya silahkan tanya ke penyidik saja,” singkat Rizal.

Sebelumnya diberitakan, pada tahun anggaran 2016 Dinas PU Sigi merealisasikan kembali pembayaran sebesar Rp4.489.062.560,- yang terdiri atas pembangunan Jalan Sadaunta-Lindu senilai Rp1.233.382.560 dan Pembangunan Jalan Peana-Kalamanta sejumlah Rp.3.255.680.000,-.

Sementara hasil audit BPK RI atas kedua paket pekerjaan tersebut di tahun 2015 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp9.409.558.019,90, dari total realisasi pembayaran atas kedua pekerjaan tersebut senilai Rp23.567.578.440.-

Hasil audit BPK RI yang dituangkan dalam LHP 2015, menyatakan kekurangan volume pekerjaan pada pembangunan jalan Sadaunta-Lindu senilai Rp1.152.769.260,71 dan jalan Peana-Kalamanta senilai Rp.8.256.788.759,19, ironisnya direalisasikan lagi pembayaran atas kedua paket tersebut di tahun anggaran 2016, jelasnya.

Sehingga ada dugaan realisasi pembayaran atas kedua paket tersebut di tahun 2016, terindikasi hanya untuk memenuhi pembayaran nilai kontrak awal pekerjaan, karena diduga pekerjaan yang dilaksanakan di tahun 2016 tidak dilaksanakan. [***]

 

Rep; Jufri Malewa
Red; Agus M

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News