Komnas HAM: Grup Bakrie Wajib Uji Tuntas HAM Sebelum Produksi Emas di Poboya

Fasilitas produksi emas PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), di Poboya, Kota Palu, Provinsi Sulteng. Perusahaan milik Group Bakrie itu melalui anak perusahaannya PT Citra Palu Mineral, segera memulai uji coba produksi di tambang emasnya di Poboya.[Ist/Bisnis.com]
Bagikan Artikel Ini
  • 206
    Shares

Palu, JurnalNews.id – PT Bumi Resources Minerals Tbk (Group Bakrie) melalui anak perusahaannya PT Citra Palu Mineral (CPM) akan melakukan produksi di tambang emas Poboya, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Kuartal IV akhir Desember 2019 atau awal Januari 2020.

Ketua Komnas Hak Azasi Manusia (HAM) Perwakilan Sulteng Dedi Askary mengatakan, PT CPM harus melakukan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (HAM) sebelum berprodukasi.

Baca Juga:

“Hal ini untuk mendorong agar korporasi menghormati pemajuan, pemenuhan dan pelindungan HAM, sebagaimana diatur dalam berbagai standar norma hukum, banik nasional maupun internasional,” kata Dedi dalam keterangannya kepada JurnalNews.id, di Palu, Kamis (28/11/2019).

Dedi menyebutkan, beberapa norma hukum itu diantaranya, tentang penerapan praktik- praktik HAM yang baik, seperti pencegahan pekerja paksa, pekerja anak, anti diskriminasi, dan kesehatan serta keselamatan kerja untuk semua karyawan.

Kemudian lebih jauh lagi tambah Dedi, tentang bagimana kondisi kerja yang tepat, perlakuan yang baik terhadap masyarakat sekitar dan masyarakat adat, pencegahan penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan, kebebasan berserikat, dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Hal itu kata Dedi, telah diatur dalam 31 Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang menerapkan kerangka kerja PBB yakni, Lindungi, Hormati, dan Remedy’ mengenai masalah HAM dan korporasi transnasional dan perusahaan bisnis lainnya.

“Karena itu, salah satu hal yang penting dilakukan oleh PT CPM adalah Uji Tuntas hak azasi Manusia,” tegasnya.

Dijelaskannya, Uji Tuntas HAM adalah menilai bagaimana kegiatan perusahaan dan hubungan bisnis yang dapat menimbulkan risiko terjadinyat Pelanggaran HAM. Hal ini untuk mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif dari kegiatan saat ini dan yang direncanakan.

Analisa dampak HAM ini juga untuk melihat hubungan bisnis dengan pemasok, kontraktor, individu, dan masyarakat. Perusahaan kemudian dapat menetapkan prioritas untuk tindakan untuk mengurangi risiko terjadinya Pelanggaran HAM.

Loading…

“Termasuk hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi yang layak dan bermartabat atas lahan-lahan masyarakat, baik atas dasar kepemilikan surat-surat tanah, maupun atas dasar hak asal-usul lahan yang penguasaan dan pengelolaannya yang telah dilakukan secara turun-temurun,” tambahnya.

Dikatakannya, menilai dampak ini bisa menjadi proses yang “cukup menantang”, karena harus mengidentifikasi dampak kemungkinan terjadinya Pelanggaran HAM dengan resiko yang paling berat yang dilakukan oleh perusahaan.

Tahap ini dapat membangun pemahaman internal perusahaan tentang HAM dan membangun strategi untuk mengelola risiko operasional yang terkait.

Selain itu, masih banyak pelanggaran yang bersinggungan dengan isu HAM yang kemungkinan dilakukan perusahaan tambang. Salah satunya penawaran nilai kompensasi atas lahan-lahan masyarakat yang masuk dalam wilayah konsesi pertambangan milik PT CPM.

Dedi menilai, dalam konteks ini PT CPM telah melakukan langkah atau kebijakan yang tidak populis. Pertama, tidak pernah melibatkan Masyarakat Mantikulore, khususnya Kaili Tara Poboya, Kaili Tara Kavatuna, Kaili Tara Lasoani dan Kelurahan/Desa-desa yang masuk dalam lingkar tambang Poboya, khususnya hal penguasaan lahan.

Kedua, kriminalisasi atas puluhan masyarakat Poboya dengan tuduhan melakukan Penyerobotan lahan/kawasan konsesi PT CPM.

“Belakangan, setelah dilakukan pengukuran dan pemeriksaan bersama, justru PT CPM yang melakukan penyerobotan lahan dan membabat segala tanam tumbuh serta segala potensi SDA, pada areal sekira dua hektar, milik Kelurahan/Komunal masyarakat Kelurahan Poboya. Bahkan, hingga saat ini tidak mendapat kompensasi atas kerusakan lahan dan berbagai tanam tumbuh di dalamnya,” ujarnya.

Kemudian yang ketiga, terkait soal lingkungan hidup, kerusakan lahan, tenaga kerja dan ketidak jelasan skema pengelolaan Limbah yang dihasilkan kelak baik pada tahap uji produksi, hingga Produksi Komersil.

“Apalagi jika pelaporan dampak perusahaan terhadap lingkungan belum atau tidak pernah dilakukan. Analisa dampak isu-isu sosial seperti HAM, hak buruh, korupsi atau dugaan mark-up anggaran atau permainan harga yang tidak manusiawi dalam pembebasan lahan masih sangat jarang dilakukan,” sesalnya. [***]

Penulis; Sutrisno/*

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA