KPU Tolitoli Disinyalir Melanggar PKPU, Akan Dilaporkan ke DKPP

KPU Tolitoli menggelar jumpa pers Rabu(12/2/202). [R. Manggona]
Bagikan Artikel Ini
  • 118
    Shares

Tolitoli, JurnalNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli disinyalir melanggar PKPU nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU nomor 3 tahun 2018, terkait rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang saat ini menjadi polemik.

Koordinator Gerakan Rakyat Pengawas Penyelenggara Pemilu (GRPPP) Hendri Lamo, SE, di Tolitoli Rabu (12/2/2020) mengatakan, terkait keputusan KPU Tolitoli yang meluluskan 11 orang calon anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada tahapan hasil seleksi tertulis di Kecamatan Dondo, Kecamatan Dakopemean dan Kecamatan Tolitoli Utara.

Baca Juga

Memuat...

 

Salah satunya yang dinilai melanggar dan patut dipertanyakan yakni lolosnya Rusdi A. Hamid dari Kecamatan Dondo, Muslimin dari Kecamatan Dakopemean dan Hartati Ka’i dari kecamatan Tolitoli Utara.

Keputusan tersebut dianggap fatal dan menabrak aturan perundang-undangan.

“Pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Tolitoli sudah jelas yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 36 tahun 2018 pasal 43 ayat 6 KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling banyak 10 orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) regulasi di atas sudah sangat jelas memerintahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menetapkan paling banyak 10 orang calon anggota PPK dari hasil seleksi tertulis dan bukan 11 orang,” tegas Hendrik

Dengan dikeluarkannya keputusan oleh KPU Tolitoli lanjut Henrik, untuk membuka ruang tidak adanya kepastian hukum di 3 kecamatan terhadap calon anggota PPK yang akan terpilih nantinya.

Hendrik menambahkan, legitimasinya akan diragukan, karena ke depannya akan menciptakan persoalan-persoalan baru yang lebih besar dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Tolitoli.

Ketidakpastian hukum terhadap legitimasi PPK di tiga kecamatan nantinya akan berimplikasi juga terhadap legitimasi penyelenggara pemilu ditingkat PPS dan KPPS yang setelah proses perekrutan calon anggota PPK ini selesai, dan anggota PPK yang terpilih yang akan melakukan proses perekrutannya.

“Menyikapi persoalan pelanggaran ini, kami dari Gerakan Rakyat Pengawas Penyelenggara Pemilu akan membuat laporan dan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Tolitoli Suleman Padjalani menjelaskan, sebelum pengumuman hasil tes tertulis tiga nama yang awalnya tidak lolos karena terdaftar dalam Sistem Informasi Politik (Sipol).

“Kemudian tiga nama tersebut mengajukan aduan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tolitoli, dan Bawaslu merespon aduan itu sehingga dilakukan klarifikasi,” jelas Suleman Padjalani, saat menggelar jumpa pers Rabu(12/2/202)

“Rekomendasi Bawaslu menerima aduan tiga nama tersebut, sehingga KPU Tolitoli melakukan perengkingan ulang dan menambah tiga nama tersebut lolos dan mengikuti tahapan wawancara, serta menganulir keputusan sebelumnya,” tambah Komisioner KPU Tolitoli Alisman.

Menurut Alisman, awalnya pihaknya bingung dan bertahan pada keputusan semula, namun setelah berkoordinasi berjenjang dengan KPU Provinsi Sulteng, petunjuknya untuk mengakomodir dan melaksanakan rekomendasi tersebut.

“Setelah berkordinasi berjenjang dengan komisioner KPU Provinsi, dan atas petunjuknya kami harus menjalankan rekomendasi Bawaslu, bahkan kalau tidak melaksanakan rekomendas Bawaslu berencana untuk melaporkan di DKPP,” ujar Alisman. [***]

Penulis; R. Manggona
Editor; Agus Manggona

loading...

Berita terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA