KPU Tolitoli Habiskan Rp400 Juta untuk Rapid Test Penyelenggara Pemilu

  • Whatsapp
Sekretaris KPU Tolitoli, Habiba I Timumun. [R. Manggona]
Bagikan Artikel Ini
  • 162
    Shares

 

Tolitoli, JurnalNews.id – Belum lama ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli melakukan Rapid Test terhadap 1.282 orang penyelenggara Pemilu. Biaya Rapid Test bagi setiap penyelenggara sebesar Rp340 ribu, sehingga total anggaran yang dikeluarkan KPU Tolitoli sekira Rp400 juta lebih.

Baca Juga

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tolitoli, Habiba I Timumun, menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disediakan untuk penanganan covid-19 sebesar Rp1,8 miliar lebih.

Lanjut Habiba, dari jumlah tersebut, yang telah dibelanjakan sebesar Rp1 miliar lebih, dengan rincian untuk pembelanjaan Alat Pelindung Diri ( APD) sebesar Rp600 juta dan pembelanjaan alat rapid rest sebesar Rp400 juta lebih.

“Yang kita prioritaskan untuk pembelanjaan APD dan alat rapid test dari dana APBN, sesuai petunjuk dari pusat,” kata Habiba I Timumun, saat ditemui JurnalNews di ruang kerjanya, Kamis (16/7/2020).

Advertisements

Ia menjelaskan, pengadaan alat rapid test itu dilakukan oleh salah satu klinik yang ada di Tolitoli. Hal itu dilakukan setelah pihaknya berkordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Mokopido, serta IDI cabang Tolitoli, namun semuanya tidak bersedia untuk melakukan pengadaan tersebut, karena waktunya sudah mepet. Sehingga, sebagai alternatif menggunakan salah satu klinik yang ada di Tolitoli.

“Kita sudah upayakan koordinasi dengan Dinkes dan rumah sakit, namun tidak bersedia untuk kerjasama lakukan rapid, sehingga kita menunjuk klinik yang siap bekerjasama melakukan rapid test kepada penyelenggara,” ungkapnya.

Advertisements

Sekretaris mengatakan besaran anggaran yang disediakan KPU sebesar Rp400 juta lebih, dengan rincian biaya rapid test untuk setiap penyelenggara sebesar Rp340 ribu, dengan total seluruh penyelenggara sebanyak 1.282 orang.

“Anggaran yang disediakan Rp400 juta dan setiap penyelenggara melakukan rapid test sebesar Rp340 ribu,” bebernya.

Terkait dengan surat edaran Menteri Kesehatan (Menkes) yang menetapkan biaya rapid test setiap orang Rp150 ribu, ia mengatakan bahwa sebelum keluar surat edaran Menkes tanggal 6 Juli 2020, pihaknya sudah menunjuk salah satu klinik untuk bekerjasama melakukan rapid test.

“Sebelum keluar surat edaran Menkes, kami sudah menunjuk salah satu klinik untuk bekerjasama melakukan rapid test kepada 1.282 penyelenggara pemilu,” ujarnya. [***]

Advertisements

Penulis: Rahmadi Manggona

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News