KPU Tolitoli “Rahasiakan” Anggaran Pengadaan 1.282 Alat Rapid Test

  • Whatsapp
Ketua DPD GIAK Sulteng, Henri Lamo, SE. [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 126
    Shares

Tolitoli, JurnalNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli, melaksanakan pengadaan 1.282 alat rapid test Covid-19 yang menggunakan dana hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tolitoli.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Tolitoli, Ovelio L, S.IP, M.Si yang dikonfirmasi, enggan memberikan penjelasan terkait pengadaan alat rapid test tersebut. Ia mengatakan, anggaran hibah yang disediakan untuk melakukan rapid test merupakan sebuah dokumen yang tidak bisa disampaikan.

Baca Juga

“Maaf pak, itu dokumen, karena tetap akan diperiksa oleh tim pemeriksaan,” katanya saat dihubungi melalui handphone, Senin (13/7/2020) .

Bahkan, Ovelio mengaku lupa saat ditanyakan besaran anggaran yang disediakan untuk pembelian rapid test tersebut. Alasannya, saat dihubungi ia sedang berada di luar kantor.

Advertisements

“Kalau anggarannya saya lupa pak, dan itu merupakan sebuah dokumen,” jawabnya.

Untuk diketahui, KPU Kabupaten Tolitoli telah menganggarkan pembelian alat rapid test Covid-19 kepada penyelenggara Pemilu, mulai dari Komisioner dan Sekretaris KPU, seluruh staf, kemudian Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang totalnya sebanyak 1. 282 orang,

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Provinsi Sulteng, Henri Lamo, SE mengatakan, besaran anggaran rapid test tersebut diduga tidak transparan.

Ia mengatakan anggaran hibah yang disediakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tolitoli untuk KPU sebesar Rp33 miliar lebih. Harusnya kata Hendri, khusus untuk pembelian rapid test juga disampaikan ke ke publik.

Advertisements

“Luar biasa KPU Tolitoli hanya melaporkan jumlah akumulasi yang dilakukan rapid test, namun tidak menyampaikan ke publik berapa biaya per penyelenggara yang di rapid test,” ujarnya.

Kemudian lanjut Hendri, seharusnya juga disampaikan berapa standar biaya rapid test dan berapa akumulasi yang dikeluarkan.

“Diduga juga tertutupnya rencana anggaran pengadaan alat pelindung diri (APD),” tambah Hendri.

Hendri mengatakan, KPU Tolitoli sebagai penyelenggara Pilkada 2020 bersama seluruh tingkatannya, seharusnya menyampaikan ke publik tentang dasar regulasi dalam proses pengadaan tersebut secara utuh, sebagaimana amanah UU Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ini upaya untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) atau diduga upaya sapu bersih anggaran yang tidak sempat terpakai karena keputusan Lockdown beberapa bulan lalu? Kemudian juga tidak terpakainya anggaran verifikasi faktual untuk persyaratan dukungan terhadap calon perorangan (independent)?,” tanya Henri Lamo.

Hendri mengatakan, secara organisasi pihaknya akan melakukan langkah-langkah pencegahan, agar anggaran yang timbul akibat suatu program benar-benar substansi dan benar-benar prioritas di tengah kondisi keuangan negara yang terpuruk karena Corona virus Disease (Covid-19).

“Aksi demonstrasi dan rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Tolitoli, adalah langkah dan sikap ilmiah serta konstitusional yang layak untuk ditempuh. Karena mengawal Pilkada bukan hanya sekadar mengawal tahapannya, tetapi ikut mengawal anggaran yang timbul akibat pelaksanaan tahapan tersebut,” tutupnya. [***]

Advertisements

Penulis: Rahmadi Manggona

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News