KPU Tolitoli Segera Gelar Seleksi Penyelenggara Adhock

KPU Tolitoli menggelar Sosialasasi pendidikan pemilih dalam rangka perekrutan badan adhock PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, di Tolitoli, Senin (13/1/2020). [R. Manggona]
Bagikan Artikel Ini
  • 70
    Shares

Tolitoli, JurnalNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), akan segera membuka pendaftaran penyelenggara Adhock atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pendaftaran penerimaan penyelenggara Adhock PPK akan berlangsung mulai 18 Januari sampai 24 Januari 2020.

Baca Juga

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Tolitoli Suleman Padjalani, pada Sosialasasi pendidikan pemilih dalam rangka perekrutan badan adhock PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2020, di salah satu hotel di Kota Tolitoli, Senin (13/1/2020).

Turut hadir pada sosialisasi tersebut Ketua KPU Provinsi Sulteng Tanwir Lamaming, yang diwakili komisioner KPU Sahran Raden sebagai narasumber.

Menurut Suleman, seleksi ini dilaksanakan berdasarkan PKPU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggara pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

“Saat ini kami mulai melakukan persiapan seleksi penyelenggara adhock, dimana di awali dengan sosialisasi,” kata Suleman Padjalani.

Loading…

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Sulteng Sahran Raden menjelaskan perekrutan badan Adhock PPK, PPS dan KPPS yang akan dilaksanakan KPU Tolitoli secara transparan dan seleksi terbuka karena nantinya akan menghasilkan badan adhock yang profesional, berintegritas dan independen.

“Perekrutan ini akan dilaksanakan secara terbuka, untuk menghasilkan penyelenggara adhock yang profesional, berintegritas, dan independen,” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, persyaratan utama untuk perekrutan badan adhock minimal nerusia 17 tahun, dan yang terpenting perekrutan yang sudah dua kali menjabat selaku penyelnggara tidak diperbolehkan.

“Syaratnya berusia paling rendah 17 tahun. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Juga tidak menjadi anggota Partai Politik, yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan,” terang Sahran Raden. [***]

Penulis; Rahmadi Manggona
Editor; Sutrisno

 

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA