Kubu 01 Dinilai Membangkang Putusan Majelis Hakim MK

  • Whatsapp
Anggota kuasa hukum Prabowo-Sandi, Teuku Nasrullah. [Detik.com]
Bagikan Artikel Ini

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Kuasa Hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai pihak terkait dinilai masih bertahan pada opini bahwa gugatan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 tidak bisa diperbaharui.

Dikutip dari RMOL.id, Kuasa Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pihak pemohon, Teuku Nasrullah menjelaskan bahwa perbaikan permohonan yang dilakukan pihaknya pada 10 Juni lalu bukan tanpa dasar yang kuat.

Baca Juga

Dia mengaku telah mendapat informasi dari pihak Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa gugatan pilpres yang semula diajukan pada 24 Mei dimungkinkan untuk bisa diperbaiki.

“Kami diinformasikan oleh Mahkamah Konstitusi ini boleh ada perbaikan sampai sebelum dicatat di dalam buku register. Itulah rujukan kami,” terangnya usai sidang diskorsing di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Sikap kubu 01 yang menolak mengakui draf perbaikan itu bahkan dinilai Nasrullah sebagai sebuah pembangkangan pada putusan Majelis Hakim MK.

Disebut pembangkangan lantaran pada sidang pendahuluan pada Jumat (14/6/2019) lalu masalah ini sudah dibahas dan Majelis Hakim MK sudah memberi keputusan.

Bahkan, sambungnya, ada perdebatan antara majelis hakim dengan pihak termohon, dalam hal ini KPU. Dalam perdebatan itu, disepakati bahwa KPU diberi tambahan waktu untuk memperbaiki jawaban sesuai dengan permohonan 02 yang telah diperbaiki,

“Menurut hemat saya, seperti ada pembangkangan terhadap keputusan majelis hakim yang menyatakan mengenai hak kami untuk memperbaiki gugatan,” terangnya.

Adapun salah satu hal yang dipertanyakan kubu 01 adalah tidak adanya permohonan dari kubu 02 mengenai selisih perolehan suara.

Padahal, kata Nasrullah, masalah tersebut sudah dimasukkan dalam perbaikan yang diajukan pada 10 Juni dan telah dibacakan pada sidang perdana 14 Juni.

“Jadi seharusnya kuasa hukum 01 tahu dokumen mana yang digunakan,” tegasnya.

Argumentasi Melenceng
Teuku Nasrullah juga menilai , pernyataan kubu Joko Widodo-Maruf Amin sebagai pihak terkait dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 tentang klaim kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai aneh.

Sebab, pihak 01 yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra membahas klaim kemenangan yang tidak ada disebut dalam persidangan.

Nasrullah mengingatkan bahwa dalam persidangan, kubu Prabowo-Sandi mengklaim kemenangan 52 persen suara. Sementara prosentase kemenangan selain itu diungkap di luar persidangan.

“Tadi anda mendengar bahwa narasi yang disampaikan antara lain keterangan 17 April kemenangan Prabowo 62 persen, kemudian deklarasi di Hotel Sahid 54 persen,” katanya.

“Tapi di persidangan (perdana) yang dibahas dalil kami yang menyatakan prabowo menang 52 persen yang kami bacakan,” tegas Nasrullah.

Menurutnya, kubu 01 tidak seharusnya membahas hal-hal di luar persidangan dan fokus pada dalil-dalil yang disampaikan pihak 02. Sehingga, jawaban yang diberikan tidak ke luar jalur.

“Dipersidangan ini mana yang mau dibahas? Apa keterangan di luar persidangan atau di depan persidangan? Itu persoalan,” pungkasnya.

Yusril sempat menyinggung klaim kemenangan 02 yang disampaikan di luar persidangan. Disebutkan Yusril bahwa permohonan 02 tidak mencerminkan kemenangan-kemenangan yang diklaim tersebut.

“Dengan tidak didalilkan perolehan suara versi pemohon, maka klaim kemenangan tersebut menjadi gugur,” katanya.[***]

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News