Legislator Sesalkan Pembangunan Rektorat IAIN Palu Tanpa IMB

Legislator DPRD Palu sesalkan pembangunan gedung rektorat IAIN Palu yang saat ini tengah berlangsung, meski belum mengantongi IMB. [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 425
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Proses pembangunan gedung Rektorat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, terus saja menuai sorotan. Kali ini datang dari anggota DPRD Kota Palu, dari Fraksi Nasdem, Muslimun.

Pasalnya, Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Sulteng ini menyebutkan, gedung berlantai empat yang dibangun dengan dana APBN sekira Rp20,199 miliar ini belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Lebih-lebih lagi, tidak mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan lainnya termasuk mitigasi bencana.

Baca Juga

“Mestinya sebelum pembangunan, kaidah-kaidah yang menjadi regulasi serta kajian lingkungan harus di penuhi,” kata anggota Komisi C DPRD Kota Palu, kepada JurnalNews.id di Palu, Senin (2/12/2019).

Menurut Muslimun, harusnya sebelum dibangun, IMB sudah terbit. Bukan justeru sebaliknya, di saat sedang berlangsung pembangunan baru mengurus IMB-nya. Apalagi diketahui, masih banyak lokasi lahan milik IAIN yang representatif untuk pembangunan gedung rektorat.

Belum lagi tambah Kimung sapaan akrab mantan aktivis mahasiswa ini, jika dilihat dari sisi geografis dan aspek kerentanan terhadap bencana, besar kemungkinan tidak pula dijadikan pertimbangan. Sementara seperti diketahui, letak IAIN Palu berada di pesisir pantai Teluk Palu yang sangat rentan dengan bencana tsunami dan jelas-jelas masuk dalam zona merah bencana.

“Jadi sangat keliru dan salah jika pembangunan gedung rektorat ini belum mengantongi IMB, tapi nekat juga dibangun,” tegasnya.

Meski demikian kata Kimung, karena pembangunan ini tengah berlangsung, pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk IAIN untuk rapat dengar pendapat (Hearing- red).

Ia menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, bukan hanya menyangkut permasalahan IMB dan zona merah, namun perihal dana pembangunannya.

“Jangan sampai proses yang benar jadi salah, hanya karena mekanisme dan kaidah-kaidah yang ada tidak dipenuhi,” pungkasnya. [***]

Penulis; Agus Manggona

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News