Longki Tetap Ajukan Penghapusan Hutang saat Rapat Penanggulangan Bencana Bersama Wapres

Gubernur Sulteng Longki Djanggola rapat bersama Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah pejabat terkait di kantor Wapres, Rabu (2/10/2019). [Humas Pemprov]
Bagikan Artikel Ini
  • 1.8K
    Shares

Jakarta, JurnalNews.id –  Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola menyampaikan laporan ihwal penanganan pascabencana gempa, tsunami, dan likuifaksi dalam rapat Internal Progress Penanggulangan Pascabencana Sulteng di hadapan Wakil Presiden, Jusuf Kalla di kantor Wapres, Rabu (2/10/2019).

“Semua tahapan penanganan bencana sudah berjalan tentang Jadup (Jaminan Hidup), stimulan rumah rusak berat dan Huntap walaupun agak lambat,” ujar Gubernur Longki yang dikutip Kepala Biro Humas Pemprov, Mohammad Haris Kariming, dalam rilisnya Rabu (2/10/2019) siang.

Baca Juga

Gubernur Longki menekankan, pengadaan tanah untuk Hunian Tetap (Huntap) harus segera dituntaskan, karena harus sinergi dangan tahapan program Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunannya.

“Lahan harus clear and clean. Belum tuntasnya lahan Huntap di Kota Palu sesuai Penlok (Penetapan Lokasi) oleh BPN Sulteng,” tegas Gubernur Longki.

Pada kesempatan rapat tersebut, Gubernur Longki mengajukan kembali pemulihan hutang, karena agunan atau jaminan rumah dan bangunan hilang ditelan bumi.

“Jadi perlu relaksasi hutang. Kendalanya, pihak OJK tidak menyetujui relaksasi hutang,” katanya.

Sementara laporan Kepala Satuan Tugas Kementrian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto mengungkapkan bahwa kebutuhan Huntap 11.788 unit.

Loading…

Pada kesempatan yang sama, laporan Dirjen pengadaan tanah beberapa sertifikat HGU dan hak milik di lokasi Huntap di Kota Palu sudah dicabut 517, 9 hektar area. Di mana lahan tersebut sudah siap untuk di bangun Huntap korban bencana.

Menanggapi semua laporan tersebut, Wapres JK meminta segera tuntaskan dengan percepatan pembangunan Huntap. Ia memerintahkan kepada Kemenkeu agar segara siapkan dana Rp2,5 triliun untuk pembayaran dana stimulan bantuna rumah rusak Berat, Sedang, dan Ringan (BSR) sesuai validasi data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

JK menyampaikan bahwa dana stimulan akan dihibahkan ke APBD Kabupaten dan Kota Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Padagimo).

“Segera disalurkan sesuai validasi data final melalui BPBD kabupaten/kota,” tegas Wapres JK.

Ia juga mengemukakan bahwa ada 1000 orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)  akan membantu perbaikan Rumah Rusak (SR) bersama masyarakat seperti yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hadir dalam rapat ini, Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala BNPB, Sesmen Menkopolhukam, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Pengadaan Tanah Kemen Pertanahan/ATR, Deputi Infrastruktur Bappenas, Deputi IV Kemenkopolhukam.[***]

Penulis; Bob Shinoda/*

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA