Mahfud MD: Tak Ada Negosiasi dengan China di Natuna, Usir Kapal Mereka

Sejumlah prajurit TNI saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020). Operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. [Antara via iNews]
Bagikan Artikel Ini
  • 2.9K
    Shares

Malang, JurnalNews.id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan tidak ada negosiasi dengan China terkait Laut Natuna. Sikap pemerintah tegas untuk mengusir kapal penangkap ikan di perairan tersebut.

“Saya sebagai Menko Polhukam katakan tidak ada negosiasi dengan China,” kata Mahfud saat memberikan kuliah tamu di acara Dies Natalis Universitas Brawijaya Malang ke-57, Jawa Timur (Jatim), Minggu (5/1/2020).

Baca Juga

Memuat...

Bila ada negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan China, berarti memang benar terdapat konflik bilateral antara kedua negara tersebut. Padahal, Laut Natuna itu menurut Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang ditetapkan PBB 1982 merupakan milik Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang berdaulat, dan hal ini tidak boleh ditukar dengan kepentingan investasi serta ekonomi. Karena itu, keberadaan kapal penangkap ikan milik asing yang dikawal oleh Cost Guard China harus diusir dari perairan NKRI.

“Tidak ada negosiasi. Pokoknya usir dan usir,” ujar dia.

Hal yang harus diupayakan Pemerintah Indonesia bersama jajaran TNI yakni menghalau kapal-kapal penangkap ikan tersebut masuk ke Laut Natuna. Karena kedaulatan negara ini harus dipertahankan.

“Patroli sudah dikuatkan. Kita tidak perang, ini hanya untuk menghalau daerah kita sendiri,” katanya.

Sebelumnya, konflik Laut China Selatan kembali memanas setelah sejumlah kapal penangkap ikan milik China memasuki wilayah NKRI di Laut Natuna. Bahkan, keberadaan mereka saat mengambil sumber daya laut Indonesia dikawal oleh Cost Guard China.

Pemerintah Indonesia pun merespons pelanggaran kedaulatan RI di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, oleh China. Indonesia menegaskan, tindakan sepihak China tidak memiliki landasan hukum.

Sikap tegas Indonesia dilontarkan Menko Polhukam Mahfud MD memimpin rapat koordinasi antarmenteri bidang polhukam. Mahfud memastikan pemerintah akan melakukan upaya untuk tetap menjaga kedaulatan negara termasuk mempertahankan wilayah Kepulauan Natuna.

“Kalau secara hukum China itu tidak punya hak untuk mengklaim itu,” ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2019).

Rapat dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menkumham Yasonna Laoly, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Hadir pula Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksamana Madya Bakamla A Taufiq, dan Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto serta KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji.

Usai rapat itu, Menhan Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Prabowo mengaku melakukan koordinasi rutin untuk membahas sejumlah hal, termasuk klaim China di Laut Natuna.

Dikutip dari iNews.id, berikut rangkuman komentar para menteri terkait klaim China:

Menko Polhukam Mahfud MD
“Tentu secara hukum nasional, UNCLOS 1982 itu sudah jelas kok, China nggak punya hak atas itu dan ZEE Indonesia itu ditetapkan oleh UNCLOS. Itu satu unit PBB yang menetapkan tentang perbatasan wilayah air antar-negara itu. Itu yang sudah diputuskan. Kita lihat ajalah.”

Menlu Retno Marsudi
”Wilayah ZEE Indonesia di Peraian Natuna telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.”

Menhan Prabowo Subianto
“Tentunya masing-masing pihak punya sikap. Ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi yang baik. Bagaimana pun, China adalah negara sahabat. Kita cool saja, kita santai yah”

Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan
”Tidak usah dibesar-besarkan. Ini harus menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk lebih memperketat pertahanan serta pengawasan. Kita enggak pernah tahu ada klaim itu. Kita enggak pernah mengakui itu. Sebenarnya sederhana kok, jadi enggak usah terlalu diributin.” [***]

loading...

Berita terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA