Masuk Sulteng, Pelaku Perjalanan Wajib Tunjukkan Hasil PCR Swab

  • Whatsapp
Gubernur Sulteng Drs. Longki Djanggola mempin Rakor Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid -19 bersama Bupati/Walikota Palu dan Forkopimda secara virtual, Rabu (23/9/2020). [Foto: Humas Pemprov Sulteng]
Bagikan Artikel Ini
  • 111
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mewajibkan pelaku perjalanan dari luar wilayah provinsi itu memiliki hasil PCR Swab, untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Pemeriksaan akan dilakukan di bandara, pelabuhan laut dan perbatasan darat, yang akan berlaku mulai 28 September 2020.

Baca Juga:

Keputusan tersebut ditetapkan pada Rakor Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid -19 yang dipimpin Gubernur Sulteng Drs. Longki Djanggola bersama Bupati/Walikota Palu dan Forkopimda secara virtual, Rabu (23/9/2020).

Selain penetapan itu, Rakor juga memutuskan beberapa hal untuk mencegah membludaknya jumlah positif Covid-19 di wilayah Sulteng.

Pertama; pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum bagi yang melanggar Protokol Kesehatan harus segera dilakukan penerapan sanksi sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Pergub Nomor 32 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati dan Walikota Palu.

Kemudian, menunda sementara penugasan pejabat dan ASN untuk melakukan perjalanan Dinas keluar daerah Provinsi Sulteng.

Bupati dan Walikota Palu yang wilayahnya mengalami kenaikan konfirmasi positip Covid yang signifikan agar dapat mengajukan pemberlakukan PSBB atau karantina wilayah kepada pemerintah pusat, untuk dilaksanakan di wilayahnya masing-masing.

Segala jenis kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak , dilaksanakan atas rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 masing -masing wilayah.

Sekolah tatap muka untuk Zona Merah akan ditunda. Tetapi untuk zona hijau dapat dilaksanakan sepanjang kepala daerah dapat memberikan surat pernyataan dapat dilaksanakan Belajar dengan tatap muka.

Gubernur Sulteng Drs. Longki Djanggola, menyampaikan bahwa sesuai dengan laporan Pusdatina beberapa hari terakhir bahwa konfirmasi positif di Sulteng terus mengalami kenaikan kenaikan yang sangat signifikan.

“Ada beberapa daerah yang sudah masuk pada Zona Merah, seperti Donggala, Kota Palu, Morowali,” kata gubernur.

Gubernur menyebutkan, hasil tracking yang dilakukan Dinkes, bahwa konfirmasi positif adalah orang yang melakukan perjalanan keluar daerah dan orang masuk dari luar daerah.

“Untuk memutus penyebaran Virus Covid-19, kita harus menerapkan syarat wajib memiliki hasil Swab PCR bagi setiap orang yang masuk wilayah Sulteng. Syarat itu sudah ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran yang saya tandatangani dengan tembusan Gubernur Se-Sulawesi,” tegas Longki.

Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Abd. Rahman Baso yang juga mengikuti virtual tersebut menyampaikan, seluruh pejabat yang diberikan tanggungjawab harus mengambil langkah langkah konstruktif dan efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

“Saya sampaikan bahwa negara tidak bisa kalah dengan penyebaran COVID-19. Saya minta Pergub 32 Tahun 2020 dapat diterapkan efektif tetapi perlu kajian dan sosialisasi dalam penerapan dendanya sehingga kita dapat bersinerji dalam menekan COVID-19 sampai dengan Babinkantibmas,” ujar Kapolda.

Danrem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Makrup mengungkap hasil kajian yang dilakukan TNI dan menurutnya masih banyak warga yang sudah positip COVID-19 tapi tidak ada gejala. Ironinya karena masih berkeliaran dan disinyalir menularkan virus itu kepada orang lain.

“Penafsiran terhadap pemberlakuan normal baru salah di masyarakat. Masyarakat banyak tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan banyak masyarakat bepergian keluar daerah yang tidak urgen. Kita berharap agar dapat dengan tegas diberlakukan sanksi bagi yang melanggar ketentuan Protokol Kesehatan,” pinta Danrem.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Tengah diwakili Ketua Komisi IV DPRD Alimudin Paada menyampaikan bahwa ada pemikiran sebagian masyarakat bahwa informasi tentang COVID-19 ada unsur politiknya. Namun begitu, ia mendukung langkah pemerintah dan menghidupkan kembali pengawasan ketat di perbatasan.

“Kami juga meminta agar pelaksanaan sekolah tatap muka dapat ditunda dulu sampai situasi penyebaran COVID-19 sudah teratasi,” sebut Alimudin. [***]

Editor: Sutrisno/*

loading...

Berita Lainnya

Google News