Menaker Sebut 18 Provinsi Ikuti Edaran Tak Naikkan Upah 2021, Ini Daftarnya

Ilustrasi upah buruh. [Liputan6]
Bagikan Artikel Ini
  • 19
    Shares

Jakarta, JurnalNews.id – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan sudah ada 18 provinsi yang sepakat akan mengikuti Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Berdasarkan pemantauan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020, Pukul 16.35 WIB, beberapa daerah telah melaksanakan sidang dewan pengupahan provinsi dalam rangka persiapan penetapan UM tahun 2021,” kata Ida dalam keterangannya, Rabu (28/10/2020).

Baca Juga:

“Telah menghasilkan kesepakatan akan melaksanakan SE Menteri Ketenagakerjaan,” sambung dia.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, provinsi-provinsi yang sejalan dengan SE Kemenaker itu adalah Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua.

“Jadi, sebenarnya posisinya setelah kita mendiskusikan secara mendalam, mempertimbangkan berbagai hal, jalan tengah yang bisa kita ambil adalah dengan tetap sebagaimana upah minimum 2020. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil hasil diskusi di Dewan Pengupahan Nasional. Kita harap para gubernur menjadikan ini sebagai referensi dalam menetapkan upah minimum,” kata Ida.

Diketahui, Ida menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang diteken pada 26 Oktober ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata dia.

Selanjutnya, upah minimum 2021 secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

SE Menaker itu sendiri memicu ketidakpuasan kalangan buruh. Mereka yang tengah mendemo Omnibus Law pun semakin tersulut untuk menyuarakan pendapat di jalanan.

Buruh menyebut pemerintah tak sensitif terhadap kondisi pekerja yang makin memprihatinkan di tengah pandemi. Padahal, peningkatan upah buruh bisa memicu daya beli yang bisa mendongkrak perekonomian. Terlebih, tak semua pengusaha terdampak Covid-19.

“Pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap penderitaan kaum buruh Indonesia, dan hanya mementingkan kepentingan kalangan pengusaha saja,” kata Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo, Rabu (28/10/2020). [***]

loading...

Berita Lainnya

Google News