Mendagri: Ada 314 Usulan Pemekaran

Bagikan Artikel Ini

Jakarta, JurnalNews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan ada 314 usulan pemekaran daerah yang mengantre di Kemendagri hingga saat ini.

Namun Tjahjo menegaskam moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan sejak 2014 masih tetap berlaku. Dilansir dari CNNIndonesia.com, pemerintah juga belum berniat mencabut moratorium pemekaran wilayah, kecuali untuk dua provinsi di Papua.

Baca Juga

“Ada 314 daerah, termasuk Provinsi di NTT, Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, memecah Barito Utara dan Barito Selatan, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Bogor-Sukabumi, Provinsi Cirebon, Lampung juga,” kata Tjahjo di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Tjahjo berkata pemekaran daerah yang dilakukan sejak tahun 1999 belum sepenuhnya efektif. Pemerintah, lanjut dia, untuk sementara berkonsentrasi mengoptimalkan 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi yang telah ada.

“Dari 514 kabupaten/kota yang pemekaran mulai 1999 sampai 2019 ini yang memenuhi syarat sukses tidak lebih 23 persen, yang daerah itu akhirnya bisa mandiri dan tidak mengandalkan andalan dari pusat,” ucapnya.

Pemerintahan Jokowi-JK melakukan moratorium pemekaran wilayah. Namun Kemendagri tetap membuka pengajuan usul pemekaran wilayah.

Peluang Papua Tambah Dua Sementara, Mendagri membuka peluang memekarkan kembali Papua dengan menambah jumlah provinsi yang ada. Saat ini ada dua provinsi di Pulau Papua yakni Provinsi Papua dan Papua barat.

Loading…

Tjahjo menyebut Papua mendapat keistimewaan untuk pemekaran wilayah meski moratarium pemekaran wilayah yang berlaku sejak 2014 silam belum dicabut.

“Mohon maaf, saya hari ini memberikan moratorium, memotong usulan 314 daerah otonomi baru, baik provinisi maupun kabupaten/kota. kecuali nanti ada putusan pemerintah yang strategis untuk jangka pendek memekarkan lagi dua provinsi di Papua,” katanya.

“Kebijakan Pak Jokowi jelas membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif efisien mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah,” ujarnya.

Dalam beberapa bulan terakhir, isu pemekaran wilayah kembali berembus. Wacana ini dimulai saat Wali Kota Bogor Arya Bima membentuk tim untuk mengkaji penyatuan Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi.

Usai wacana berkembang, giliran Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengusulkan Bekasi dengan DKI Jakarta. Bekasi disebut siap menjadi Jakarta Tenggara. Effendi mengklaim 80 persen warga Bekasi setuju masuk Jakarta.

Meski begitu Kemendagri tetap melakukan moratorium pemekaran wilayah, kecuali untuk dua provinsi baru di tanah Papua. Sebab biaya untuk melakukan pemekaran bisa mencapai Rp500 miliar per daerah. Ditambah lagi, sebagian besar wilayah pemekaran gagal. [***]

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA