Mendikbud Akan Perketat Pencairan Dana BOS

Mendikbud Nadiem Makarim. [Antara]
Bagikan Artikel Ini
  • 182
    Shares

Jakarta, JurnalNews.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akan memperketat aturan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Salah satunya, aturan tentang sekolah yang gagal melaporkan rincian anggaran ke Kemdikbud selama dua kali berturut-turut, tidak akan mendapatkan BOS. Aturan itu dibuat, karena Kemdikbud hanya menerima 53 persen dari jumlah sekolah yang melaporkan rincian anggaran penggunaan dana BOS.

Baca Juga

Memuat...

 

“Jadi harus ada 100 persen melakukan pelampiran online untuk bisa menerima kiriman (dana BOS) terakhir. Ini aturan yang kami perketat,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (10/2).

Penyaluran dana BOS di tahun ini bakal dilakukan bertahap selama tiga kali. Dana BOS juga bakal disalurkan langsung ke sekolah tanpa perantara pemerintah daerah.

Namun untuk menjamin transparansi sekolah, pemerintah pusat menetapkan sekolah harus melaporkan rincian pemakaian anggaran pada tiap tahap penyaluran melalui laman BOS Kemdikbud.

Jika hingga tahap kedua penyaluran sekolah belum juga melaporkan rincian anggaran, pemerintah bakal menyetop penyaluran dana BOS di tahap ketiga.

Untuk sekolah yang wilayahnya tak difasilitasi koneksi internet, kata Nadiem, bakal jadi kewajiban Dinas Pendidikan di wilayahnya untuk menginput data anggaran secara online.

Selain melaporkan kepada Kemdikbud, sekolah juga diwajibkan melampirkan rincian anggaran pada papan informasi di sekolah. Sehingga, kata Nadiem, informasi tersebut bisa diakses oleh murid, guru maupun masyarakat sekitar sekolah.

50 Persen untuk Upah Guru Honorer
Nadiem Makarim juga menaikkan batas maksimal upah guru honorer dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga 50 persen. Sebelumnya batas maksimal penggunaan dana BOS untuk upah guru maupun tenaga pendidik di sekolah hanya 15 persen.

“Restriksi sebelumnya kita sederhanakan. 2020 hanya ada satu limit, yaitu maksimal 50 persen dari dana BOS digunakan untuk biaya honorer. Ini langkah utama Kemdikbud membantu menyejahterakan guru honorer yang layak mendapatkan upah lebih layak,” ujar Nadiem di Kementerian Keuangan.

Nadiem mengatakan kebijakan ini dilakukan atas masukan dan curahan guru non-PNS maupun PNS terkait upah guru honorer yang tidak layak.

Selain untuk guru honorer batas maksimal tersebut juga bisa digunakan untuk upah pegawai di institusi pendidikan lainnya, seperti tenaga tata usaha (TU) atau operator administatif.

Hal ini merujuk pada kasus yang banyak ia temukan di satuan sekolah dasar, di mana kepala sekolah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena terbebani perkara administratif.

“Banyak SD di mana kepala sekolah dan guru harus mengejarkan laporan administratif. Pada SMP dan SMA itu bisa di-handle (tenaga) TU. Kadang tidak cukup biaya,” ujarnya.

Batas 50 persen tersebut, kata Nadiem, tak wajib dibelanjakan semuanya untuk tenaga honorer. Pasalnya ada sejumlah sekolah yang tak punya banyak tenaga honorer karena jumlah guru PNS yang sudah memadai. Maka itu kewenangan pemakaian anggaran ada di tangan kepala sekolah.

Sebelumnya juga diatur mengenai batas maksimal penggunaan dana BOS sebanyak 20 persen untuk peralatan sekolah seperti buku pelajaran. Batas ini, kata Nadiem, dicabut dan dibebaskan otonominya kepada sekolah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan penyederhanaan birokrasi dengan menyalurkan dana BOS langsung ke kepala sekolah artinya membutuhkan pengawasan lebih dari pihaknya.

Dalam hal ini, ia mengaku tadinya akan membuat aturan khusus dari Kemendagri kepada pemerintah daerah untuk mengimbau terkait pengawasan. Namun ia dan Nadiem sepakat menggabungkan kewenangan keduanya agar pengawasan dari Dinas Pendidikan lebih maksimal.

“Kemendagri dan Kemdikbud khusus pembinaan dan pengawasan akan mengeluarkan peraturan bersama atau surat edaran bersama. Petunjuk kepada Pemda, Dinas Pendidikan di provinsi, kabupaten dan kota untuk membina dan mengawasi,” tuturnya.

Hal serupa juga berlaku untuk penyaluran dana desa yang bakal disalurkan langsung ke kepala daerah. Tito mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Dalam konteks ini Kemendagri dengan Kemendes ada pembagian tugas. Khusus perangkat pemerintah dan daerah dilaksanakan Kemendagri. Programnya ditentukan Kemendes,” ucapnya. [***]

Sumber; CNNIndonesia

loading...

Berita terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA