Menhub Minta 42 Pelabuhan Ilegal di Palu Ditutup

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

*Mayoritas Dermaga Galian C

Palu, Jurnalsulawesi.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Budi Karya Sumadi akan menindak tegas Pelabuhan Khusus (Pelsus) ilegal yang beroperasi di Sulawesi Tengah. Pelsus ilegal itu termasuk 42 pelabuhan atau dermaga perusahaan tambang Galian C yang ada di sepanjang Teluk Palu.

Baca Juga

Karena berdasarkan laporan yang masuk di Kementrian Perhubungan, terdapat ratusan Pelsus di daerah ini beroperasi tanpa memiliki izin dari pemerintah, khsususnya yang berada di Wilayah Kota Palu.

“Belum berizin dan melanggar izin itu perbuatan pidana. Memang kebanyakan galian C, ada pasir, ada batuan. Kita enggak tahu persis,” kata Menhub saat meninjau Pelabuhan Pantoloan, Selasa (9/5/2017).

Kata Menhub, pihaknya belum tahu persis pelabuhan-pelabuhan ilegal itu digunakan untuk apa, tetapi saat ini digunakan sebagai pelabuhan umum. Kejadian yang sama juga bisa dijumpai di daerah lain. Tetapi yang ada di daerah ini benar-benar tidak punya izin dan dioperasikan terhadap yang lain.

“Itu sangat berbahaya. Sebenarnya sudah lama saya sudah mendengar banyak pelabuhan khsusus yang beroperasi secara ilegal. Karena itu saya perintahkan Dirjen memberikan peringatan keras dan serius menangani persoalan ini,” tegas Budi yang didampingi Dirjen Perhubungan Laut, Walikota Palu, Drs Hidayat dan Kepala Bappeda Sulteng Prof Patta Tope.

BACA JUGA:

Menhub memperingatkan agar Pelsus ilegal itu segera menghentikan kegiatannya. Karena selama ini sudah dilakukan peringatan secara persuasif, namun tidak dihiraukan.

Untuk merealisasikan penutupan Pelsus Ilegal, Kemenhub akan bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng untuk menangani persoalan itu. Hal tersebut perlu dilakukan karena Pelsus yang beroperasi itu belum berwenang, sehingga harus ditindak tegas.

Budi Karya menambahkan, Kemenhub serius dalam menangani Pelsus ilegal karena telah terjadi pelanggaran pada aspek-aspek yang vital.

Beroperasinya Pelsus ilegal kata menhub, telah terjadi pelanggran aspek ekonomi yang membuat pemerintah tidak bisa menghitung, berapa besar potensi ekonomi yang ada atau yang sudah dibawa keluar melalui pelabuhan tersebut.

Karena bisa jadi, jika dihitung pertumbuhan ekeonominya lebih tinggi. “Lebih bahaya lagi jika pelabuhan ilegal itu menjadi jalur penyelundupan narkoba,” imbuh Menhub.

“Jadi besok pak Dirjen akan memberikan surat peringatan untuk semua pelabuhan ilegal melalui petugas-petugas perhubungan yang ada di Sulawesi Tengah ini,” katanya.

Ia menegaskan, Pelsus ilegal tersebut harus ditutup atau diberikan solusi dengan cara diminimalisir. Misalnya, dari 10 pelabuhan digabung menjadi satu, yang dikoordinir suatu kelembagaan tertentu yang terkontrol. Lalu ditunjuk seorang officer yang bertugas mengkoordinir, supaya kontrolnya lebih mudah. “Jika tidak demikian, maka makin sulit untuk mengendalikannya,” tegas Menhub.[***]

Rep; Agus/MS*
Red; Sutrisno

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News