Menkes Kaji Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Menteri Kesehatan, dr Terawan Agus Putranto. [CNBC Indonesia]
Bagikan Artikel Ini
  • 52
    Shares

Jakarta, JurnalNews.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto bakal melakukan membahas lebih lanjut dengan BPJS Kesehatan mengenai potensi pembatalan kenaikan iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri kelas III.

“Saya akan berbicara dengan BPJS Kesehatan, saya akan pertanyakan,” kata Terawan, Senin (20/1/2020).

Baca Juga

Iklan

Terawan mengaku sempat mengirim surat rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk mengkaji lagi kenaikan iuran peserta mandiri kelas III. Namun, peserta mandiri kelas III tetap naik pada awal tahun ini.

“Suratnya itu mengenai dasar hukum. Tanya ke BPJS Kesehatan. Saya kan mengeluarkan solusi saja, sekarang tanyakan ke BPJS karena dia kan yang punya uang. Menteri Kesehatan itu memberikan solusi sebagai regulator,” papar Terawan yang dikutip CNNIndonesia.com..

Ketika ditanya mengenai potensi pembatalan kenaikan iuran untuk peserta mandiri kelas III, Terawan tetap menolak memberikan kepastian. Menurutnya, keputusan itu berada di tangan BPJS Kesehatan.

“Yang punya kemampuan untuk eksekusi itu kan hanya yang punya uang (BPJS Kesehatan),” tegas dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengungkapkan pihaknya tak bermasud melawan usulan dari Kementerian Kesehatan. Ia mengaku hanya menjalankan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya mengenai kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan.

“Tapi tentu setelah ini kami cari solusi dan kami akan segera berkoordinasi lebih lanjut. BPJS kan ada kewenangan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang ada,” terang Fahmi.

Lihat juga: Iuran Naik, 800 Ribu Peserta BPJS Kesehatan Turun Kelas
Namun, ia menyatakan ada opsi peserta mandiri kelas III turun menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Saat ini Kementerian Sosial sedang melakukan perbaikan data terkait status peserta BPJS Kesehatan.

“Tetap ada opsi peserta mandiri kelas III itu yang tidak mampu jadi peserta PBI. Setelah ini kan diminta koordinasi lagi dengan internal pemerintah,” jelasnya.

Diketahui, pemerintah resmi menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan pada Oktober 2019 lalu. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Untuk peserta PBPU dan Bukan Pekerja (BP) naik dua kali lipat sejak Oktober 2019. Sementara, kenaikan iuran bagi peserta mandiri itu berlaku awal tahun ini.

Rinciannya, tarif iuran kelas mandiri III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

Lalu, iuran kelas mandiri II dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan.

Terakhir, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I melonjak dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan. [***]

Iklan
loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA