MK: Permohonan Paslon Walikota Palu Hidayat-Habsa Tidak Memenuhi Syarat

  • Whatsapp
Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan pertimbangan hukum Permohonan pada sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palu, di Ruang Sidang Pleno, Rabu 17 Februari 2021. | Foto Humas MK/Teguh
Bagikan Artikel Ini

JurnalNews – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2020 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hidayat dan Habsa Yanti Ponulele (Hidayat-Habsa).

Putusan Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Rabu 17 Februari 2020 .

Baca Juga

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menyatakan eksepsi Termohon dan Eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum.

Mahkamah juga menyatakan, dalam pokok perkara permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, terkait ambang batas pengajuan permohonan PHP Kada Tahun 2020.

Mahkamah mengungkapkan, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x 160.266 suara (total suara sah) = 2.403 suara.

“Berdasarkan bukti dan fakta persidangan perolehan suara Pemohon adalah 30.372 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 64.249 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pihak terkait adalah 33.877 suara (21,1%) atau lebih dari 2.403 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016,” kata Saldi.

Mahkamah berpendapat bahwa meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, permohonan diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020.

“Namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b Nomor 10 Tahun 2016,” kata Saldi.

“Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon,” sambungnya.

Pos terkait

Google News