MK: Permohonan Paslon Walikota Palu Hidayat-Habsa Tidak Memenuhi Syarat

  • Whatsapp
Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan pertimbangan hukum Permohonan pada sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palu, di Ruang Sidang Pleno, Rabu 17 Februari 2021. | Foto Humas MK/Teguh
Bagikan Artikel Ini

Menanggapi putusan MK tersebut, Rusmin Hamzah, SH, MH selaku Kuasa Hukum pemenang Pilkada Kota Palu Hadianto-Reny sebagai pihak terkait mengatakan, sejak awal ia telah telah menyakini bahwa Permohonan Pemohon tidak beralasan.

“Dalil-dalil hukumnya tidak jelas, kacau dan mengada-ada,” kata Rusmin melalui layanan WhatsApp, Rabu 17 Februari 2021 sore.

Baca Juga

Menurut Rusmin, adanya kelemahan-kelemahan dalil hukum yang diajukan pemohon itulah yang menjadikannya celah untuk membuat eksepsi sebagai pihak terkait.

“Kelemahan-kelemahan dalil pemohon itulah yang tidak kami sia-siakan dalam membuat eksepsi sebagai pihak terkait,” jelas Rusmin yang hadir mewakili Hadiyanto-Reny pada sidang pleno pengucapan Putusan/Penetapan, bersama Andi Iskandar, SH dari Kantor Law Firm Idham Chalid & Rekan.

Tim Hukum Hadi-Reny dari Kantor Law Firm Idham Chalid & rekan, Rusmin H. Hamzah, SH. MH dan Andi Iskandar, SH. | Foto: Istimewa

Pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar Kamis 28 januari 2021 lalu, Riswanto Lasdin selaku kuasa hukum dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Hidayat dan Habsa Yanti Ponulele mengajukan permohonan kepada MK untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Palu Nomor 402/PL.02.6.Kpt/7271/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

Pihaknya keberatan terhadap Keputusan KPU Palu didasarkan pada alasan hasil pelaksanaan pemilihan walikota Palu Tahun 2020 diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya oleh KPU Palu sehingga merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum. Bebas, rahasia, jujur dan adil dimana terjadi pelanggaran institusi serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif secara signifikan sehingga memengaruhi hasil perolehan suara. ***

Berita Terkait

Google News