Muhammadiyah Bongkar Perlakuan Buruk China ke Muslim Uighur

Pagar penjagaan di kamp penahanan, yang secara resmi disebut pusat pendidikan keterampilan di Xinjiang untuk Muslim Uighur. [Reuters]
Bagikan Artikel Ini
  • 98
    Shares

Jakarta, JurnalNews.id – Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi membeberkan perlakuan buruk pemerintah China terhadap muslim Uighur di Xinjiang.

Muhyiddin adalah ketua rombongan ormas Islam Indonesia yang diundang Kedutaan Besar China untuk Indonesia ke Daerah Otonomi Uighur Xinjiang pada 17-24 Februari 2019. Dia mengatakan konstitusi China membatasi kebebasan beragama warganya. Hal itu baru diketahui Muhyiddin setelah berkunjung ke beberapa kamp di Xinjiang.

Baca Juga

“Konstitusinya mengatakan bahwa agama diterapkan di ruang-ruang tertutup tidak boleh di ruang terbuka. Kalau Anda menggunakan jilbab, keluar jalan, Anda dianggap radikal. Kalau Anda radikal, maka Anda berhak dikirim ke kamp-kamp re-education centre,” kata Muhyiddin dalam jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah, Senin (16/12/2019).

Dari hasil kunjungannya, Muhyiddin juga mengatakan orang yang salat pun akan ditangkap dengan tuduhan radikal. Begitu pula dengan seorang ibu yang mengajarkan agama kepada anaknya di rumah, akan dicap sebagai radikal.

Orang-orang yang dicap radikal itu dikirim ke kamp. Lalu, di tempat itu mereka diperlakukan secara buruk.

“Selama re-education tidak boleh salat, tidak boleh baca Al-quran, tidak boleh puasa, makan apa adanya yang disajikan oleh pemerintah. Dan itu under heavy surveillance, itu CCTV every corner,” kata dia.

Muhyiddin mengklaim sempat melayangkan protes kepada Ketua China Islam Association (CIA) Abdul. Namun ia tetap berpegang kepada konstitusi China soal kebebasan beragama.

“Menyedihkan, kami diskusi dengan wakil ketua CIA, ‘Bagaimana ini, yaa Abdul?’ Abdul bilang dia salatnya dirapel delapan bulan, satu bulan, satu minggu. Kalau orang di Indonesia salatnya dirapel, satu tahun kali lima berapa itu? Versi mereka boleh-boleh saja,” tutur dia.

Muhyiddin berkata para delegasi telah membuat laporan dan rekomendasi terkait laporan China ke Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Mereka sengaja tak mengumumkan ke publik karena tak ingin melangkahi peran pemerintah.

“Saya enggak tahu apakah Bu Retno sudah panggil Dubes China. Kami berpikir positif saja,” tutur dia.

“Kami tegaskan no money, no corruption. Kami ormas Islam tetap istiqamah, tidak akan menjual agama dengan harga sangat murah,” tegas dia.

Sebelumnya, media berbasis di Amerika Serikat Wall Street Journal (WSJ) menerbitkan laporan terkait kebijakan pemerintah China menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam Indonesia. Kebijakan ditempuh setelah isu muslim Uighur kembali mencuat ke publik pada 2018.

Isu muslim Uighur mendapat sorotan di Indonesia setelah sejumlah organisasi pemerhati HAM internasional merilis laporan penahanan satu juta Uighur di kamp konsentrasi di Xinjiang.

WSJ menyebut Beijing membiayai puluhan tokoh seperti petinggi NU dan Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan sejumlah wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang.

Etnis Uighur di Xinjiang, China. [AFP/Greg Baker]

China Kebakaran Jenggot
Pemerintah Provinsi Otonomi Xinjiang, China dilaporkan mulai menghancurkan sejumlah dokumen dan mengendalikan arus informasi di wilayah itu, utamanya terkait sikap terhadap etnis Uighur. Para pejabat Partai Komunis China di Ibu Kota Urumqi setempat juga mulai menggelar rapat tingkat tinggi yang khusus membahas kebocoran dokumen terkait dengan kebijakan terhadap etnis minoritas tersebut.

Seperti dilansir Associated Press, Senin (16/12/2019), para pejabat China di Xinjiang mulai melakukan konsolidasi beberapa hari selepas surat kabar The New York Times menurunkan laporan soal korespondensi internal para pejabat setempat sampai Presiden China, Xi Jinping. Hasil laporan investigasi itu memaparkan dokumen yang berisi tentang panduan menjalankan kamp penahanan khusus Uighur dan penggunaan perangkat teknologi untuk memburu seseorang.

Menurut sumber Associated Press di Xinjiang, pemerintah setempat sudah menerapkan pengetatan kendali informasi di wilayah itu sejak Oktober lalu. Menurut mereka, sejumlah pejabat daerah setempat juga memusnahkan sejumlah dokumen yang berisi data sensitif tentang biodata warga Uighur yang ditahan dengan cara dibakar.

Sumber itu menyatakan kini data-data tersebut dikumpulkan di basis data yang disimpan di ruangan khusus yang tidak tersambung dengan internet.

“Mereka menjadi semakin awas dengan perpindahan informasi,” kata sumber itu.

Seorang warga China beragama Islam etnis Uighur. [AFP/Greg Baker]

Selain itu, sejumlah sumber menyatakan pemerintah daerah Urumqi juga memerintahkan para dosen dan pegawai negeri setempat menghapus data yang tersimpan di komputer, ponsel dan penyimpanan awan (cloud storage). Mereka juga diminta menghapus penggunaan media sosial untuk pekerjaan.

Seorang warga Uighur yang pernah ditahan di kamp tersebut, dan kini berada di luar negeri, mengatakan sejumlah aparat keamanan China meneror istrinya supaya bisa menunjukkan surat pembebasan dirinya. Sang istri beralasan jika dia tidak bisa memperlihatkan dokumen itu, maka dia bakal dijebloskan ke dalam kamp tersebut.

Seorang ahli bahasa Uighur, Abduweli Ayup, yang saat ini mengasingkan diri di luar negeri menyatakan aparat China menahan orang tua, kerabat hingga ipar istrinya di Xinjiang. Penyebabnya adalah mereka dituduh sebagai salah satu pihak yang membocorkan dokumen tersebut.

Seorang perempuan Uighur yang tinggal di Belanda, Asiye Abdulaheb, mengaku kepada surat kabar de Volkskrant bahwa dia yang membocorkan dokumen itu. Dia mengatakan dokumen tersebut dipajang di sebuah media sosial pada Juni lalu.

Asiye mengatakan sejak itu dia menerima pesan berisi ancaman kematian dari agen mata-mata China. Bahkan, dia melaporkan badan intelijen China mencoba merekrut sang suami guna memata-matainya.

Dokumen itu berisi panduan supaya pemerintah Urumqi melakukan kendali sosial, yaitu menangkap etnis Uighur secara acak meski mereka tidak melanggar aturan atau berbuat kejahatan. Mereka nantinya dikirim ke kamp untuk dicuci otak supaya mengadopsi nilai-nilai Komunisme ketimbang Islam, dan mengubah bahasa mereka.

Di dalam dokumen itu disebutkan pemerintah setempat menyebut kamp itu sebagai sekolah kejuruan dan pelatihan, yang sebenarnya bertujuan memaksakan ideologi dan sikap komunisme secara diam-diam.

Selain itu, dokumen tersebut memaparkan cara pemerintah China melakukan rekayasa sosial menggunakan data dan kecerdasan buatan. Dengan memata-matai seluruh etnis Uighur menggunakan kamera pengawas, data itu akan diolah menggunakan komputer dalam waktu sepekan yang menghasilkan daftar sejumlah orang yang wajib ditahan.

Akan tetapi, kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia etnis Uighur ini terus diberitakan oleh Amerika Serikat. Diduga hal ini menjadi salah satu cara AS untuk menyudutkan China karena kedua negara masih terlibat perang dagang.

Pekan lalu, Dewan Perwakilan AS menyetujui Undang-Undang Kebijakan HAM Uighur. Mereka bertujuan menekan China terkait penahanan massal sekitar 1 juta etnis Uighur di Xinjiang.

China menyatakan beleid itu sama saja mencampuri urusan dalam negeri. Kini, Beijing tengah mempertimbangkan menolak memberikan visa kepada pejabat AS sebagai balasan.

Pemerintah Provinsi Uighur sampai saat ini belum menyangkal apakah dokumen yang bocor itu asli atau palsu. Ketua Partai Komunis China di Urumqi, Xu Hairong, menyatakan kebocoran dokumen itu adalah pencemaran nama baik dan memutarbalikkan fakta.[***]

Sumber; CNNIndonesia

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News