OJK: 41.821 Debitur di Sulteng Telah Direstrukturisasi

  • Whatsapp
Ilustrasi OJK.
Bagikan Artikel Ini
  • 60
    Shares

 

Palu, JurnalNews.id – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat, sampai dengan 31 Mei 2020 Lembaga Jasa Keuangan di Sulteng telah melakukan restrukturisasi terhadap 41.821 debitur dengan nilai Rp1,97 triliun.

Baca Juga

“Sedangkan jumlah yang sedang dalam proses analisis mencapai 11.102 debitur dengan nilai Rp663,86 miliar,” kata Kepala OJK Provinsi Sulteng, Gamal Abdul Kahar, dalam keterangan tertulis, Senin (15/6/2020).

Kantor OJK Provinsi Sulteng juga memastikan, bahwa kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di daerah ini dalam kondisi stabil dan terjaga.

“Dalam kondisi pandemi COVID-19, OJK berkomitmen mengawasi implementasi kebijakan restrukturisasi/keringanan bagi debitur terdampak COVID-19, untuk mencegah adanya moral hazard yang dapat merugikan para pihak,” sambungnya.

Gamal Abdul Kahar juga meminta, agar masyarakat untuk melakukan transaksi secara wajar sesuai dengan kebutuhan.

Advertisements

Demikian juga halnya dengan Lembaga Jasa Keuangan, agar senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dengan baik melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap aspek operasional perusahaan.

“Mari berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir dan kehidupan kembali normal seperti sedia kala,” tutup Gamal.

Secara nasional, kondisi Industri Jasa Keuangan sampai dengan saat ini dalam kondisi stabil dan terjaga.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo, menyampaikan bahwa secara nasional rasio keuangan hingga bulan April yang berada dalam batas aman (treshold) antara lain permodalan (CAR) 22,13%, kredit bermasalah (NPL) gross 2,89% (NPL Net 1,09%) dan kecukupan likuiditas yaitu rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK posisi April 2020 tercatat pada level 117,8% dan 25,14%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“OJK senantiasa berkoordinasi dengan stakeholders terkait untuk memastikan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan berjalan efektif demi melindungi kepentingan nasabah,” ucap Anto. [***]

Editor: Sutrisno/*

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News