OJK Dukung Program PEN di Sulteng, Ini Kriteria Debitur yang Diberikan Subsidi Bunga

  • Whatsapp
Kepala OJK Provinsi Sulteng, Gamal Abdul Kahar. [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 45
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (kemenkeu) RI menyiapkan implementasi program pemerintah mengenai subsidi bunga, dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui data dan informasi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan, yang layak mendapatkan subsidi bunga.

Penyediaan data dan informasi ini merupakan peran OJK yang diatur dalam Permenkeu Nomor 65/PMK.05/2020 mengenai tata cara pemberian subsidi bunga dan disepakati dalam Surat Keputusan Bersama (SKB), antara Kemenkeu dan OJK mengenai koordinasi pelaksanaan penempatan dana dan pemberian subsidi bunga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Gamal Abdul Kahar, mengatakan pemberian subsidi bunga bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi debitur dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari upaya mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“OJK Provinsi Sulteng siap mendukung implementasi program dimaksud bagi debitur Industri Jasa Keuangan yang terdampak COVID-19,” ucap Gamal pada pertemuan Koordinasi Pemulihan Ekonomi Daerah Dampak COVID-19 melalui Zoom Meeting, di Palu, Selasa (7/7/2020).

Advertisements

Turut hadir pada pertemuan tersebut di atas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulteng yang diwakili Kepala Bidang PPA 2 Eko Kusdaryanto sebagai narasumber, Kepala Dinas Peridustrian dan Perdagangan Provinsi Sulteng Richard Arnaldo, Perwakilan Dinas Koperasi dan UKM, Pimpian Perbankan, Ketua Kadin Kota Palu Gufran Ahmad, perwakilan HIPMI, PINBUK, dan asosiasi pelaku usaha lainnya.

Eko Kusdaryanto menyampaikan, berdasarkan Permenkeu tersebut, subsidi bunga diberikan kepada debitur UMKM yang usahanya terdampak pandemi COVID-19 dengan plafon kredit maksimal Rp10 miliar.

Kriteria debitur yang dapat diberikan subsidi bunga antara lain:
1. Memiliki baki debet kredit sampai dengan 29 Februari 2020.
2. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional.
3. Memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per 29 Februari 2020.
4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Advertisements

Dalam rangka mendukung implementasi Permenkeu Nomor 65 kata Eko, Kemenkeu juga telah menerbitkan Permenkeu Nomor 70/PMK.05/2020 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Permenkeu Nomor 70 bertujuan untuk mendukung likuiditas perbankan dalam rangka implementasi restrukturisasi/keringanan bagi debitur terdampak COVID-19.

“Selain itu juga untuk percepatan pendanaan pada sektor-sektor yang masih potensial meskipun pandemi antara lain pertanian, telekomunikasi, logistic, dan sub sektor industry manufaktur antara lain makanan/minuman, kimia, farmasi, alat kesehatan dan tekstil,” jelas Eko.

Sementara, berdasarkan data OJK sampai dengan 31 Mei 2020, jumlah debitur UMKM sektor perbankan di Provinsi Sulteng mencapai 152.365 debitur dengan nilai Rp9,64 triliun.

Sedangkan Perusahaan Pembiayaan mencapai 225.985 debitur dengan nilai Rp3,49 triliun. Restrukturisasi/keringanan kredit bagi debitur sampai dengan 30 Juni 2020 telah diberikan kepada 58.152 debitur dengan nilai Rp2,81 triliun, sedangkan jumlah yang sedang dianalisis mencapai 8.027 debitur dengan nilai Rp456,51 miliar.

“Semoga dukungan pemerintah ini dapat meringankan beban pelaku UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19, serta dapat memicu bangkitnya perekonomian di Provinsi Sulteng,” tutup Gamal Abdul Kahar.

Advertisements

Editor: Sutrisno/*

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News