Operasi Yustisi di Sulteng Akan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

  • Whatsapp
Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Didik Supranoto.
Bagikan Artikel Ini
  • 88
    Dibagikan

Palu, JurnalNews.id – Operasi Yustisi untuk menegakkan protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di seluruh Wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng), telah berlangsung sejak Selasa (15/9/2020).

“Operasi ini sebagai bentuk tindakan tegas bagi mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan, dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19,” terang Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Didik Supranoto, SIK dalam keterangannya di Palu, Rabu (16/9/2020).

Lihat Juga

Didik mengungkapkan, pelaksanaan operasi ini dilaksanakan oleh tiga pilar aparat gabungan yakni Polri, TNI dan juga Pemda dalam hal ini Satpol PP.

“Operasi ini juga sebagai implementasi Inpres nomor 6 tahun 2020 yang juga telah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Sulteng No 32 tahun 2020,” ungkap Didik

“Untuk menekan peningkatan angka positif covid-19 di wilayah Propinsi Sulteng, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin protokol kesehatan maka perlu melakukan tindakan tegas yang dapat menimbulkan efek jera, utamanya pemakaian masker dan jaga jarak,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya kata Didik, tetap mengedepankan upaya preventif berupa imbauan-imbauan dan sosialisasi seperti yang sudah berlangsung selama Pandemi Covid-19.

“Sekarang saatnya untuk dilakukan tindakan lebih tegas lagi. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak tertular Covid-19 yang diakibatkan ketidak disiplinan masyarakat, terutama yang tidak membawa masker maupun yang tidak menjaga jarak,” tegas Didik.

Didik mengingatkan, bahwa protokol kesehatan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap masyarakat di masa pandemi ini.

“Apa yang kita lakukan bukan merupakan paksaan tetapi memang sudah menjadi kewajiban mereka untuk menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat harusnya sudah tahu kewajibannya ketika keluar rumah, yakni memakai masker dan menjaga jarak dan ini terus kita sosialisasikan, maka sekarang saatnya penindakan secara lebih tegas lagi, kepada pelanggar dapat diberikan sangsi teguran lisan, teguran tertulis, sanksi administrasi, sanksi kerja sosial, dan sanksi lainnya sebagaimana yang tersebut dalam peraturan gubernur tersebut,” tutup Didik. [***]

Editor: Sutrisno

Berita Terkait

Google News