ORI Tindaklanjuti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pemkab Morut

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulawesi.com – Ombudsman RI (ORI) menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Pemkab Morut) yang melibatkan Bupati Aptripel Tumimomor dan Ketua DPRD Syarifuddin Majid.

Tindaklanjut ini dilaksanakan melalui instruksi Ombudsman RI kepada Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Nomor: 0297/SRT/0090.2017/AA.63/TIM.IV/I/2017, Tentang Penugasan Penyelesaian Laporan Koalisi Rakyat anti Korupsi Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 27 Januari 2017.

Baca Juga

Perintah tersebut setelah adanya Laporan Koalisi Rakyat anti Korupsi tertanggal 21 Desember 2016 ke Ombudsmen Republik Indonesia.

Sebagai respon lanjutan dari surat instruksi Ombudsman RI tersebut, Perwakilan Ombudsman RI Propinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan surat Nomor: UN-0188/PW25/0021.2017.04/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 yang meminta kepada Bupati Aptripel Tumimomor dan Ketua DPRD Syarifuddin Majid untuk menghadap dan memberikan keterangan terkait laporan tersebut, pada Senin (31/7/2017) lalu.

Panggilan ORI Perwakilan Sulteng kepda Bupati dan Ketua DPRD Morut. [Ist]
Asisten Ombudsman Perwakilan Sulteng, Nasrun mengatakan, Ketua DPRD Morut Syarifuddin Majid telah memenuhi panggilan dan sudah diperiksa. Sedangkan Bupati Morut Aptripel Tumimomor, hanya diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Morut.

Sayangnya saat memenuhi panggilan, keduanya tidak membawa data yang lengkap.

Sehingga dalam waktu dekat kata Nasrun, pihak Ombudsmen Perwakilan Sulteng akan turun lapangan ke lokasi PT COR.

“Ketua dewan juga mengaku siap mengundang pihak-pihak terkait untuk didengar keterangannya di kantor dewan Morut dan bisa didengarkn langsung Ombudsman Perwakilan Sulteng,” imbuh Nasrun.

Diketahui, Koalisi Rakyat anti Korupsi yang merupakan gabungan antara Front Pemuda Peduli Daerah (FPPD) Sulawesi Tengah dengan masyarakat Morowali Utara melaporkan kedua pejabat tersebut ke Ombudsman RI, karena diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jual beli lahan tambang.

“Ada gugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara terhadap pemanfaatan lahan masyarakat, sebagai lokasi pertambangan Nikel serta dugaan mal administrasi lainnya,” kata Ketua FPPD Sulteng, Eko Arianto, dalam rilisnya yang diterima Jurnalsulawesi.com.

Menurut Eko, sekira 400 hektar lahan warga Desa Ganda-ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morut telah diperjualbelikan oleh oknum pejabat Pemda Morowali Utara.

Sebagai gambaran singkat kata Eko, PT Central Omega Resources tbk (COR), merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan dan pemurnian biji nikel.

Sesuai amanah UU Nomor 4 Tahun 2009 bahwa PT COR mengantongi izin prinsip dari kementrian ESDM. Berlokasi di Dusun Lambolo, Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, dengan luasan area mencapai 264.95 hektar di dua area kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Area Pembangunan Kain (APL).

Banyak lahan warga dengan bukti SKPT/SKT yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Ganda-ganda Tahun 2008 sebelum masuknya PT COR, belum diganti rugi oleh perusahaan.

Warga terhimpun dalam Kelompok Tani Puncak Indah, di SK-kan oleh Kepala Desa Ganda-ganda. Dengan sepihak pemerintah daerah mengklaim lahan milik warga/kelompok tani dikuasai pemda hasil pilkada 2015 dan dijual kepada perusahaan (PT COR).

Pemda tidak mengakui lahan warga yang mereka kuasai selama bertahun tahun dengan luas 400 hektar. Pihak perusahaan mengaku akan membayar jika ada persetujuan Pemda Morut. Sebab tanah seluas 400 hektar telah diserahkan pemda ke perusahaan.

“Dasar inilah yang mendasari FPPD Sulteng bersama-sama masyarakat Morowali Utara yang tergabung dalam Koalisi Rakyat anti Korupsi melaporkan dugaan gratifikasi lahan pertambangan yang menjadi milik warga setempat,” terang Eko.

Sejumlah keterangan warga, lahan seluas 400 hektar dianggap lahan negara. “Karena dianggap lahan negara, sehingga telah diduga telah dijual oleh Bupati Aptripel dan Ketua DPRD Morut kepada perusahaan seharga Rp25 ribu/M2. [Yus/*]

 

Editor: Sutrisno

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News