Pansus DPRD Donggala ‘Hearing’ Kontraktor Anjungan Gonenggati

  • Whatsapp
Sidang Pansus DPRD Donggala membahas LHP BPK tahun 2017 yang berdampak perolehan opini WDP untuk Kabupaten Donggala. [Ist]
Bagikan Artikel Ini

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Sejak beberapa hari terakhir, Pansus DPRD Donggala mulai membahas Laporan Hasil Pertanggungajwaban (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 yang berdampak pada perolehan opini WDP untuk Kabupaten Donggala.

Salah satu temuan yang menjadi pembahasan adalah proyek Anjungan Gonenggati beserta rumah adat yang terletak tak jauh dari anjungan tersebut. Dalam LHP BPK, dua proyek Dinas Pariwisata itu merugikan Negara sebesar Rp2,2 miliar.

Baca Juga

Dalam rapat Pansus yang berlangsung Kamis (12/7/2018), dipimpin Ketua Pansus DPRD Donggala, Abu Bakar Al Jufri itu, Dinas Pariwisata Donggala, yang menjadi penanggungjawab menghadirkan pihak perusahaan PT Farizi Jaya Borneo, selaku kontraktor proyek anjungan. Melalui kuasa hukum non litigasi, Ridwan Tahir, pihak perusahaan menyampaikan beberapa keluh kesahnya terkait hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Menurut Ridwan, saat ini pihaknya sementara melakukan pertimbangan untuk melakukan perlawanan hukum terhadap hasil temuan BPK tersebut. Ridwan juga menegaskan adanya oknum pemeriksa dari BPK yang tidak professional dalam melakukan pemeriksaan di lapangan.

“Oknum pemeriksa yang datang memeriksa itu bukan Dewa, tetapi manusia biasa yang mungkin bisa khilaf dan keliru,” katanya.

Menurut Ridwan, persoalan teknis di lapangan tidak ada masalah. Semuanya kata Ridwan telah berlandaskan pada RAB dan kontrak kerja. Ridwan menyayangkan sikap oknum pemeriksa yang seakan tebang pilih.

“Oknum yang sama saat melakukan pemeriksaan pada pekerjaan lain itu awalnya minta pengembalian sampai Rp1 miliar, tapi tiba-tiba yang tercantum dalam LHP sisa Rp30 juta. Ada apa gerangan ini?, Karena itu kami akan melakukan pengaduan,” katanya dihadapan Pansus. [***]

Penulis; Jose Rizal

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News