Pelanggaran Izin Perkebunan Sawit PT TEN dan PT CMP Terkuak

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Dugaan pelanggaran atas penguasaan lahan investasi perkebunan sawit di Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk dua perusahaan PT Total Energi Nusantara (TEN) dan PT Citra Mulia Perkasa (CMP) terkuak.

Luas lahan yang dikuasai dua perusahaan investasi sawit itu masing-masing 20.000 hektar tersebar ditiga kecamatan, Lampasio, Basidondo, dan Ogodeide dengan hanya satu orang pemohon izin bernama Antony Surianto.

Baca Juga

Dalam permohonan izin lokasi yang diusulkan pemohon awalnya untuk budidaya tanaman karet dan sengon, izin diterbitkan tahun 2010. Namun berselang dua tahun lamanya setelah izin diberikan ternyata perusahaan tersebut tidak melakukan aktivitas teknis sehingga akhirnya tahun 2012 kembali bermohon meminta perpanjangan izin dan belakangan dari rencana perkebunan sengon, karet berubah menjadi sawit.

Ketua Aliansi Forum Komunikasi Masyarakat  Lampasio Kabupaten Tolitoli, Suntoro mengungkapkan pada perpanjangan izin yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mentri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional nomor: 2 tahun 1999 tentang izin lokasi dimana telah diatur bahwa perpanjangan izin lokasi hanya dapat dilakukan apabila perolehan tanah atas dasar izin yang diberikan telah mencapai lebih dari 50 persen.

“Artinya perpanjangan izin lokasi bisa dilakukan jika perusahaan sudah melaksanakan aktivitas teknis, sementara kegiatan di lapangan nihil. Perusahaan tersebut tidak berhasil membebaskan lahan mencapai 50 persen,” kata Suntoro, Minggu (8/10/2017).

Selain soal perpanjangan izin lokasi, aturan yang dilanggar PT  TEN dan CMP menyangkut penerbitan izin lokasi untuk dua perusahaan ternyata penontonnya satu orang yang sama dalam hal ini Antony Suprianto. Dimana dalam ketentuan pada pasal 4 huruf C Peraturan Mentri Agraria nomor: 2 tahun 1999 telah menegaskan batas maksimum pemberian izin lokasi yaitu 20.000 hektar/provinsi untuk satu group perusahaan.

“Bukan hanya itu, banyak aturan yang dilanggar oleh dua perusahaan itu, termasuk soal perubahan izin lingkungan yang terbit tanggal 18 September tahun 2014. Dimana dipersyaratkan adanya izin lingkungan sebelum merubah jenis tanaman dari karet, sengon menjadi sawit,” tandas ketua FKML itu.

Berkaitan banyaknya aturan yang dilanggar menyangkut perolehan izin lokasi yang diperoleh perusahaan itu, kata Suntoro pernah dilakukan dua kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh pihak DPRD Tolitoli. Rekomendasi yang diputuskan diantaranya mendesak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tolitoli untuk tidak menerbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

“RDP kedua kalinya telah dilaksanakan bersama DPRD Provinsi. Yang memimpin rapat saat itu Hasan Patongai dan Nursida Kasim dari DPRD Kabupaten. Rekomendasinya sama, dua perusahaan itu diminta agar menghentikan aktivitas,” ceritanya.

Hal yang sama juga diungkapkan, direktur LSM Bumi Bakti, Ahmat Pombang. Untuk penerbitan izin baru alias perpanjangan izin dari karet dan sengon menjadi sawit, menurutnya telah bertentangan dengan ketentuan Permen Agraria nomor: 2 tahun 1999, perubahannya nomor: 5 tahun 2015. Dalam permen tersebut tidak diperkenankan lagi memperpanjang izin baru untuk perusahaan yang sama.

“Akibat pemberian izin yang melanggar ketentuan yang telah mengakibatkan dampak lingkungan, sosial serta kerugian keuangan negara dari sektor PNBP,” sebut Ahmat Pombang.

Kerusakan lingkungan yang paling mendasar terkait pemberian izin yang menyimpang itu, areal persawahan di Kecamatan Lampasio telah terganggu akibat adanya kegiatan pemotongan lereng dan penimbunan daerah aliran sungai.

“Terbukti daerah perencanaan perluasan areal persawahan yang berhubungan dengan rencana pembangunan irigasi skala besar saat ini berubah menjadi areal perkebunan sawit,” katanya.

Sementara menyangkut kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adanya kegiatan perkebunan sawit pada tiga kecamatan di Kabupaten Tolitoli, kata Ahmat Pombang, izin yang dikantongi PT CMP dan PT TEN tidak dilengkapi dengan perizinan lainnya yang mengatur tentang retribusi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Ketentuan ini diatur dalam pasal 28, P.14/Menhut-ll/2011 tentang izin pemanfaatan kayu dan Permenhut nomor: P.30/Menhut-ll/2012 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak,” katanya. [***]

Rep; Ramlan A Rizal

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News