Pemerintah Tolak Demokrat Versi KLB, Kubu AHY: Seperti Layangan Putus

  • Whatsapp
Menkumham, Yasonna Laoly. [Merdeka]
Bagikan Artikel Ini
  • 32
    Dibagikan

JurnalNews – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), secara resmi menolak Partai Demokrat  hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dengan Ketua Umum-nya Moeldoko.

Penolakan hasil KLB Demokrat itu disampaikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dalam konferensi pers daring, Rabu 31 Maret 2021.

Lihat Juga:

“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna dalam keterangannya.

Dalam keterangannya Yasonna juga menyatakan, hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain belum ada DPD DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Selain itu, pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada.

Dia menjelaskan, penolakan dilakukan lantaran KLB di Deli Serdang bertentangan dengan AD/ART tahun 2020 lalu.

AD/ART yang dimaksud Yasonna yakni hasil Kongres 2020 dan sudah diakui Kemenkumham. Kongres 2020 kala itu menetapkan AHY sebagai ketua Demokrat.

“Perlu kami tambahkan ada argumen-argumen disampaikan kepada kami tentang AD/ART Demokrat, kami gunakan rujukan AD/ART yang terdaftar disahkan di Kumham tahun 2020 lalu,” kata Yasonna.

Merespon keputusan Kemenkumham tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan menyebut kepengurusan hasil KLB kini ibarat layangan putus.

“Gerombolan KLB ini sekarang ibarat layangan putus,” kata Irwan kepada wartawan, Rabu 31 Maret 2021.

Menurutnya, Demokrat kubu KLB hanya sibuk memproduksi politik yang fiksi dari lamunan di siang hari. Dia berkata Demokrat kubu KLB tidak mampu memenuhi persyaratan yang diminta Kemenkumham dan hanya sibuk menyebarkan narasi kebohongan.

“Faktanya, secara de jure maupun de facto, kepengurusan dan Ketua Umum AHY sampai saat ini memegang kendali kepengurusan dalam setiap tingkatan organisasi, termasuk di legislatif,” ucap Irwan.

“Sampai saat ini pun Negara masih mencatat dan mengakui Ketua Umum AHY. Jadi KLB Ilegal ini sepihak saja dan tidak diakui pihak manapun selain gerombolan itu sendiri. Jadi baik dari aspek legalitas maupun legitimasi politik satu-satunya yang sah memang adalah AHY sebagai Ketua Umum,” tutupnya. ***

Berita Terkait

Google News