Pemprov Sulteng Hibahkan Rp158 Miliar untuk Pilkada 2020

  • Whatsapp
Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming, menandatangani NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada Sulteng 2020, di Palu, Senin (7/10/2019). [Humas Pemprov]

Palu, JurnalNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menghibahkan anggaran sebesar Rp158.178.000.000,- untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) gubernur dan wakil gubernur Sulteng Tahun 2020.

Serah terima hibah tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Gubernur Sulteng Drs. H. Longki Djanggola, M.Si, bersama Ketua KPU Provinsi Sulteng Tanwir Lamaming, SS, MA, di Palu, Senin (7/10/2019).

Baca Juga

Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan, pelaksanaan dana hibah ini merupakan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yang penetapan besaran anggaran berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Tim Asistensi Anggaran Pemprov Sulteng.

“Hibah ini bersumber dari APBD Provinsi Sulteng Tahun 2019 dan 2020,” jelasnya.

Gubernur menambahkan, penandatangan ini dilaksanakan atas intruksi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), walaupun pengesahan anggaran belum dilaksanakan.

Kata gubernur, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Sehingga kalau ada kekurangan atau kelebihan anggaran, dapat disesuaikan pada APBD Perubahan Tahun 2020.

Gubernur Longki berharap, anggaran yang diberikan ini dapat dipergunakan sesuai ketentuan dan dimanfaatkan dengan baik dan dipergunakan seefesien dan seefektif mungkin.

“Kita harapkan anggaran ini bisa berkurang, melalui efesiensi yang dilakukan KPU,” ujarnya.

Penandatanganan NPHD tersebut dihadiri Sekda Provinsi Sulteng,
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Inspektorat, Kaban Kesbang Pol, Kepala BPKAD,
Kadis Pendapatan, Kepala Bappeda Sulteng, Komisioner KPU dan Kepala Sekretariat KPU Provinsi Sulteng.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh daerah segera merampungkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada Selasa (1/10/2019).

Pasalnya, 1 Oktober 2019 menjadi batas akhir penandatanganan NPHD oleh daerah agar dana hibah dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun depan bisa dicairkan.

“Penyelenggaraan Pilkada 2020 itu diawali dengan penandatanganan NPHD, yang penandatanganannya satu bulan sebelum tahapan (Pilkada 2020), sehingga kami harapkan daerah hari ini semua sudah menandatangani NPHD,” ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin di Kantor Kemendagri, di Jakarta, Selasa (1/10/2019. [***]

Sumber; Humas Pemprov
Editor; Sutrisno

Pos terkait