Pendukung RUU HIP Kelompok Anti Pancasila dan Anti Demokrasi

  • Whatsapp
Aksi menolak RUU HIP. [Ilustrasi]
Bagikan Artikel Ini
  • 131
    Shares

 

Oleh: Fahriyanto S. Maso’ama, SH.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang hari ini menjadi persoalan sangat serius dan menjadi perhatian seluruh elemen bangsa, termasuk dari kelompok-kelompok ormas khususnya kami Lingkar Studi Aksi dan Demokrasi Indonesia (LS-ADI) yang berada di Sulawesi Tengah.

Baca Juga

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan keputusan bahwa menolak RUU HIP dan beberapa Ormas lainnya tentunya menyuarakan hal yang sama. Ini menjadi hal yang sangat Fundament dan mesti membutuhkan partisipasi Masyarakat Indonesia, khususnya para akademisi, para guru besar, mahasiswa, para tokoh bangsa ikut andil dalam memberikan sumbangsi pemikirannya terkait Rancangan UU ini. Sebab, hal ini sangat Urgen untuk di diskusikan dan juga menyangkut Negara Kesatuan Republik Indonesia kedepannya.

“Saya menilai Rancangan UU HIP ini adalah upaya yang mencederai nilai-nilai demokrasi di Indonesia dan syarat akan kepentingan kelompok tertentu untuk melegalisasi keinginan syahwat berkuasa. Kenapa demikian, saya menilai RUU HIP ini menjadi tafsir tunggal dari negara terhadap Pancasila lalu kemudian akan membatasi kebebasan berpendapat warganegara karena nantinya negara akan cenderung otoriter kelompok atau rakyatnya sendiri yang tidak sepaham dan tidak sejalan atau memberikan kritik terhadap kekuasaan negara, akan di tuduh tidak pancasilais, bahkan akan dituduh mengganggu kesatuan dan persatuan. Disinilah bahayanya kenapa saya katakan mengancam demokrasi, karena setiap tindakan yang dilakukan masyarakat apabila itu tidak sejalan dengan keinginan pemerintah akan di-justice dan dituduh tidak Pancasilais dan dihukum sesuai UU HIP ini apabila sudah berlaku. Hal ini sangat tidak demokratis, tidak sesuai dengan prinsip, nilai-nilai negara demokrasi”.

Kenapa saya berani mengatakan demikian karena di beberapa tahun belakangan ini hak berpendapat selalu di halangi dengan acaman berbagai peraturan yang dibuat, contohnya seperti UU ITE yang menjadi tameng kekuasaan untuk membungkam mereka yang kritis.
Dengan dalih SARA, provokatif, dan tidak mencerminkan Pancasila atau tidak Pancasilais.

pancasila sebagai falsafah hidup, norma dasar atau dasar kita bernegara dan sekaligus sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia yang kemudian melahirkan UUD 1945 sebagai konstitusi kita dan Pancasila sebagai acuan dari pada terbentuknya UUD 1945. Bagaimana mungkin ada satu aturan atau UU menjadi haluan dari pada norma yang lebih tinggi yaitu Pancasila dan UUD 45, sementara kita tahu bahwa UU adalah norma atau aturan di bawah dari pada UUD 45 sesuai hierarki perundang-undangan kita.

Advertisements

Pancasila selain menjadi sumber hukum kita, dia hidup dan tumbuh di jiwa-jiwa masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan. Sebab kenapa, para tokoh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia telah menjadikan pancasila sebagai kontrak sosial atau kesepakatan bersama sebagai dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wajar apabila saya dan masyarakat Indonesia lainnya berasumsi atau menganggap hadirnya RUU HIP adalah upaya segelintir orang atau kelompok yang memiliki kewenangan dan kekuasaan di negeri ini untuk merendahkan posisi dari pada pancasila sebagai dasar negara karena dia sebagai sumber hukum atau dasar negara, bagaimana mungkin berhaluan kepada UU yang sudah jelas UU adalah norma hukum dibawah UUD 45.

Kemudian dari RUU HIP, akan menghilangkan marwah dari Pancasila. Sebab dengan menjabarkannya dalam Undang-Undang, sama halnya membuka ruang seluas-luasnya untuk mengganti Pancasila karena sejatinya Undang-Undang adalah instrumen yang suatu saat bisa diganti, bisa dicabut, dan bisa pula dibatalkan.

Maka dari itu, adalah keharusan untuk Menolak RUU ini dan menegaskan kepada DPR RI tidak hanya sekedar ditunda pembahasannya karena ini membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat, apalagi dihilangkannya Tap MPRS No. XXV Tahun 1966 terkait pelarangan faham Komunisme, Marxisme dan Leninisme di Indonesia.

“Saya juga menilai Paratai politik yang sepakat dan kelompok yang mendukung RUU HIP adalah sejatinya Partai dan kelompok Anti Pancasila dan anti Demokrasi yang selama ini merasa paling Pancasilais.”

Kemudian dalam konteks Sulawesi Tengah hari ini, kita ketahui bersama Ketua Badan Legislasi DPR RI adalah perwakilan rakyat dari Sulawesi Tengah yaitu Supratman Andi Agtas, maka kami meminta agar rancangan UU ini jangan hanya ditunda pembahasannya, tetapi benar-benar dihentikan untuk selama-lamanya. [***]

(Penulis adalah Dewan Pembina LS-ADI)

[Setiap artikel Opini sepenuhnya tanggungjawab penulis]
Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News