Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Tolitoli Diduga Melanggar Perpres 16 Tahun 2018

  • Whatsapp
Ketua DPD GIAK Sulteng, Henri Lamo, SE. [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 180
    Shares

Tolitoli, JurnalNews.id – Pengadaan barang dan jasa berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan pembayaran jasa Rapid Test di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tolitoli senilai Rp600 juta, diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018.

Ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Sulteng Hendri Lamo, SE mengatakan, pada Bab IV pasal 18 ayat 8 menyatakan bahwa hasil perencanaan pengadaan Barang/Jasa dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) karena Rencana Umum Pengadaan merupakan dasar untuk memulai suatu Pengadaan Barang/Jasa.

Baca Juga

“Yang dilakukan KPU Tolitoli justeru terbalik dengan bunyi Perpres tersebut. Karena Pengadaan APD dan Rapid Test sudah diadakan, baru akan dimasukkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP),” kata Hendri Lamo, di Tolitoli, Sabtu (25/7/2020).

Lebih jelasnya kata Hendri Lamo, Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah daftar rencana Pengadaan Barang atau Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Melalui RUP inilah disusun setiap proyek pemerintahan yang semestinya menekankan pada prinsip “kebutuhan.”

Advertisements

“Selanjutnya, pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang berbasis Website (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP,” jelasnya.

Hendri juga mengatakan tujuan wajib dilakasana RUP untuk di masukan kedalam SiRUP agar menghindari penyalahgunaan dalam penggunaan dana APBN/APBD serta sesuai dengan salah satu prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa yakni Transparansi.

Advertisements

“Tujuannya untuk transparansi anggaran. Karena itu setiap kegiatan yang sudah masuk dala DIPA wajib untuk dibuatkan RUP dan dimasukan ke dalam sistem yang dinamakan SiRUP,” beber Hendri.

Sebelumnya Sekretaris KPU Tolitoli yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membenarkan kalau kegiatan yang di biayai dari APBN itu yakni pengadaan APD dan pembayaran jasa rapid test belum dilakukan penginputan melalui SiRUP, menurutnya nanti selesai pengadaan baru dialakukan penginputan.

“Nanti sudah selesai diadakan baru kita input di SiRUP,” jawabnya melalui layanan WhatsApp.

Keterangan berbeda juga disampaikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Tolitoli, Ovelio L, S.IP, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler. Saat itu Ovelio beralasan, belum diinputnya pengadaan APD dan Rapid Test tersebut karena dalam kondisi darurat, sesuai dengan petunjuk LKPP.

“Iya belum diinput karena kondisinya darurat. Kami juga melaksanakan sesuai petunjuk dari pusat,” singkatnya. [***]

Advertisements

Penulis: Rahmadi Manggona

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News