Pengamat: Permintaan Percepatan Munas Buat Golkar Goyang

  • Whatsapp
Partai Golkar.
Bagikan Artikel Ini

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai desakan percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan membuat partai berlambang pohon beringin itubergoyang lagi. Menurut dia, jika pun ada evaluasi terhadap kinerja Golkar dan Airlangga Hartarto selaku ketua umum, jawabannya bukan mempercepat Munas.

“Cukup dengan mekanisme biasa yang sudah diatur Golkar,” kata direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

Baca Juga

Adi juga menilai Airlangga mampu mempertahankan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu di Pemilu Legislatif 2019. “Sejauh ini Golkar di tangan Airlangga sangat kondusif bahkan mampu mempertahankan elektabilitas di Pileg pascaturbulensi politik yang menyeramkan,” kata dia yang dikutip Republika dari Antara.

Turbulensi politik yang dialami Golkar, yakni kasus korupsi yang melibatkan mantan ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, mantan menteri sosial yang sekaligus mantan sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan kasus suap politisi Golkar Bowo Sidik menjelang Pemilu 2019.

Adi menyebutkan, performa kinerja Airlangga juga memuaskan, terutama menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Karena itu, tambah dia, tidak ada alasan krusial untuk mempercepat Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.

“Sebagai partai yang selalu berada di kekuasaan, tentu butuh ketua yang memiliki chemistry dengan Presiden Jokowi. Minimal ada jaminan tak akan ada resistensi dari Golkar ke Jokowi,” ucap Adi.

Politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai mengusulkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dipercepat. Ia berpendapat Munas sebaiknya sebelum Presiden terpilih Joko Widodo menentukan para menteri di kabinet yaitu bulan Oktober 2019.

“Periode saat ini berakhir di Desember 2019. Namun kalau melihat dinamika saat ini, Munas dipercepat mengapa tidak. Sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan pilihan kabinet,” kata Yorrys dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

Menurut dia, Ketum Golkar kedepan tidak bisa sekaligus menjabat menteri di kabinet sehingga harus menentukan pilihan, apakah fokus menjadi pimpinan partai atau menjadi pembantu Presiden di kabinet. Yorrys mengatakan Ketum Golkar kedepan harus fokus dalam mengelola partai karena ada 500 lebih DPD Golkar Tingkat II dan 34 DPD Golkar Tingkat I.

“Apakah mau jadi Ketum Golkar atau menjadi Menteri di kabinet sehingga lebih fokus dan waktunya panjang yaitu lima tahun sehingga butuh waktu, persiapan dan kemampuan mengonsolidasikan,” ujarnya.

Tak Ganggu Soliditas
Sementara, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan meskipun aspirasi untuk mempercepat musyawarah nasional (munas) bermunculan di internal partai, namun hal itu tidak membuat soliditas Partai Golkar terganggu. Sebagai ketua umum, Ace mengatakan Airlangga Hartarto terus melakukan konsolidasi.

“Insya Allah tidak (terganggu). Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto, terus mengkonsolidasikan partai bersama dengan Ketua DPD PG Provinsi dan Kab/kota,” ujar Ace, Sabtu (22/6/2019).

Pimpinan komisi VIII DPR itu menjelaskan bahwa partainya merujuk pada AD/ART. Sebagaimana amanat Munaslub 2017, Partai Golkar akan menggelar Munas akhir tahun ini. “Jadi sebaiknya bersabar saja,” kata Ace.

Ia menganggap masih ada sejunlah agenda yang harus diselesaikan. Salah satunya yaitu sidang sengketa pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), penetapan dan pelantikan calon anggota DPR RI dan DPRD Kab/Kota/Provinsi terpilih.

Selain itu, masih ada pelantikan presiden dan lain-lain. “Ojo kesusu,” katanya mengingatkan. [***]

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News