Penggugat Bank Sulteng Tantang Ombudsman Tetapkan Status Maladministrasi PN Palu

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulawesi.com – Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan Sulteng ditantang untuk menetapkan status dugaan maladministrasi kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Palu karena belum dilakukannya sita eksekusi Bank Sulteng, atas gugatan yang disampaikan penggugat.

“Tinggal Ombudsman yang menjadi harapan saya untuk memperoleh hak sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung,” kata Chairil Anwar di Palu, Kamis (26/10/2017).

Baca Juga

Sita eksekusi dimaksud karena Chairil Anwar selaku penggugat sudah memenangkan seluruh proses hukum di semua tingkat peradilan, mulai dari PN Palu hingga kasasi di Mahkamah Agung. Bahkan, MA sendiri sudah menolak upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) yang pernah diajukan Bank Sulteng.

Tak hanya itu, di zaman kepemimpinan Sutaji sebagai Ketua PN, sudah beberapa kali dilakukan aanmaning (peringatan) kepada Bank Sulteng untuk melaksanakan putusan MA.

Namun hingga kini, lembaga yang memiliki kekuatan eksekutorial itu tak kunjung melakukan tugasnya.

Dikutip Antarasulteng.com, Chairil sudah melaporkan tindakan Ketua PN dan Ombudsman juga sudah mengirimkan surat klarifikasi karena PN diduga telah melakukan perbuatan maladministrasi berupa penundaan berlarut. Inti dari surat Ombudsman adalah menanyakan perihal alasan dan kapan PN Palu membuat penetapan sita eksekusi.

Kata Chairil, PN Palu sudah menjawab surat tersebut dan dia juga mendapatkan tembusan. Namun kata dia, jawaban dari PN Palu masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Mereka beralasan masih menunggu putusan PK dari MA.

“Padahal, jangankan belum ada salinan putusan, proses PK masih berlangsung pun tidak menghalangi sita eksekusi. Apalagi sekarang sudah diketahui bahwa PK mereka (Bank Sulteng) sudah ditolak,” ujarnya.

Dari legal opinion yang disampaikan ahli, Dr Sahrul, bahwa putusan MA itu sudah inkra dan PK tidak menangguhkan proses eksekusi.

Sahrul kata Chairil merupakan legal opinion ahli yang digunakan Ombudsman.

Masih berdasarkan legal opinion, alasan bahwa berlarutnya sita eksekusi karena dalih mutasi di lingkungan PN, masih dibenarkan.

Namun alasan bahwa penundaan eksekusi karena dalih kehati-hatian sembari menunggu putusan PK, adalah argumentasi yang sulit dipertanggung jawabkan secara hukum.

“Jadi sangat jelas bahwa Ketua PN sudah melakukan maladministrasi. Jika status itu sudah ditetapkan, maka tentu ada sanksi atau rekomendasi yang mesti diberikan,” harapnya.

Chairil Anwar adalah salah satu ahli waris dari almarhum Moehd. Idris Ro-E, pemilik Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 421/1978 tanggal 10 April 1978 dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 34/1978 Desa Birobuli, yang dihilangkan Bank Sulteng.

Surat ukur tersebut merupakan salah satu agunan kredit yang dimasukkan keluarga Chairil Anwar ke bank milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng tersebut.

Oleh MA melalui putusan Nomor: 3366 K/PDT/2015 tanggal 26 Mei 2016, menghukum PT Bank Sulteng untuk membayar ganti rugi kepada Chairil Anwar senilai Rp7,672 miliar lebih, terdiri dari kerugian materil Rp2,672 miliar lebih dan kerugian imateril sebesar Rp5 miliar kepada Chairil Anwar.[Ant]

 

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News