Penutupan Tambang Rakyat Poboya Bukan Solusi Terbaik

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulawesi.com – Desakan ditutupnya tambang emas Poboya, Kota Palu oleh beberapa kalangan dinilai bukan solusi terbaik. Karena jika tambang rakyat tersebut ditutup, akan berakibat hilangnya pekerjaan dan sumber pendapatan bagi ribuan rakyat yang selama ini menggantungkan hidupnya di lokasi tambang itu.

Hal tersebut dikatakan mantan pejuang Tambang Rakyat Poboya, yang tergabung dalam Barisan Pemuda Tara (Batara), Kusnadi Paputungan, dalam rilisnya kepada Jurnalsulawesi.com, Jumat (6/10/2017).

Baca Juga

Menurut Kusnadi, jika pemerintah menyahuti tuntutan beberapa LSM dengan menutup tambang rakyat dengan alasan pencemaran lingkungan, maka akan menambah barisan rakyat pengangguran dan miskin. Hal ini juga akan menambah masalah sosial di Kota Palu.

“Yang mendesak dilakukan di Poboya adalah penataan, bukan penutupan. Ada dua hal yang perlu ditata. Yang perama adalah perlu dibuat dasar hukum untuk melegalisasi status hukum tambang rakyat, agar tidak selalu disebut tambang ilegal alias Peti (Penambang Emas Tanpa Izin). Selama ini rakyat penambang sangat menginginkan agar tambang tersebut dilegalkan. Sehingga mereka bisa menambang dengan tenang dan teratur, serta tidak merasa dikejar-kejar dengan berbagai tuduhan negatif,” terang tokoh Pemuda Lasoani ini.

Kedua kata Kusnadi, perlu dilakukan pembinaan bagaimana cara mengelola tambang rakyat agar tidak merusak dan mencemarkan lingkungan hidup. “Berikan petunjuk teknis melalui instansi terkait kepada para penambang, bagaimana sistem penambangan yang ramah lingkungan,” imbuhnya.

Kemudian yang lebih penting lagi katanya, jangan menjangkitkan pemikiran, bahwa kasus yang terjadi di Teluk Buyat akan terjadi di Kota Palu dengan adanya tambang rakyat Poboya. Karena pencemaran lingkungan di Teluk Buyat akibat penambangan yang dilakukan perusahaan besar yakni PT Newmont Minahasa Raya (NMR), bukan oleh rakyat.

“Jangan disamakan skala penambangan perusahaan raksasa dengan pengolahan tambang yang dilakukan rakyat. Ini tidak fair, karena langsung menyamakan kasus Buyat dengan Poboya,” tegas Kusnadi yang juga mantan wartawan ini.

Selain itu katanya, jika tambang rakyat Poboya benar-benar ditutup, lantas solusi dan konpensasi apa yang ditawarkan beberapa LSM dan pemerintah, agar tidak terjadi pemiskinan terhadap para penambang di Poboya? Apakah LSM dan pemerintah siap menafkahi penambang dan keluarganya, termasuk membayar angsuran mobil truck yang harus mereka bayar setiap bulan di atas Rp5 juta per bulan.

“Kalau tidak bisa memberi solusi, lebih baik hentikan bicara soal penutupan tambang rakyat Poboya. Mari duduk bersama untuk menata, sehingga rakyat selamat, lingkungan juga selamat,” tutupnya. [***]

Rep; Sutrisno/*

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News