People’s Tribunal Padagimo Temui Pansus Rehab/Rekon DPRD Donggala

  • Whatsapp
People’s Tribunal Padagimo usai pertemuan dengan Pansus Rehab/Rekon DPRD Donggala, Senin (6//7/2020). [Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 103
    Shares

Palu, JurnalNews.id – People’s Tribunal Padagimo menemui Pansus Rehabilitasi dan Rekontruksi (Rehab/Rekon) pascabencana 28 September 2018, DPRD Kabupaten Donggala, Senin (6//7/2020). People’s Tribunal Padagimo merupakan koalisi masyarakat sipil dari berbagai element seperti Advokat, LBH Sulteng, LBH Palu, Sulteng Bergerak, SHI dan WALHI Sulteng.

Kedatangan People’s Tribunal Padagimo di DPRD Donggala ini untuk menyampaikan jeritan para korban karena masih banyak yang belum menerima hak-hak mereka, sebagai korban bencana gempa bumi, tsunami dan likufaksi pada 28 September 2018 silam.

Baca Juga

Dalam pertemuan dengan Ketua Pansus dari Fraksi PKB, Sudirman, Ketua People’s Tribunal Padagimo, Hartati Hartono SH menyampaikan beberapa hal, terkait hak-hak korban yang menjadi tanggungjawab pemerintah serta berbagai permasalahan yang dirasakan para penyintas.

“Kami ingin mengkomunikasikan dengan Pansus DPRD Donggala, terkait beberapa permasalahan, terutama soal pendataan dan realisasi bantuan Rehab dan Rekon dan kepastian atas hak-hak keperdataan korban,” ujar Hartati.

Advertisements

Senada dengan Hartati, Advokat Rakyat Agussalim SH yang juga Koordinator Litigasi People Tribunal Padagimo menegaskan, bila hak-hak para korban tidak dipenuhi, terdapat celah hukum bagi pejabat maupun instansi terkait kapasitasnya dalam penyelesaian rehab/rekon.

“Bila rehab/rekon maupun santunan duka tidak direalisasikan, maka akan kami bawa ke ranah Peradilan karena itu pelanggaran hukum,” tegas Agus.

Pada pertemuan itu, hadir pula Wiwin, salah satu penyintas asal Desa Loli Pesua Kabupaten Donggala. Wiwin juga menyampaikan keluhannya kepada Ketua Pansus rehab/rekon dan Ketua DPRD Donggala terkait proses penanganan bencana, yang saat ini berlangsung selama 20 bulan, sejak 28 September 2018.

“Masih banyak penyintas belum menerima Jadup dan santunan duka, maupun dana stimulan serta Hunian Tetap (Huntap),” sebut Wiwin di hadapan Ketua Pansus dan People’s Tribunal Padagimo.

“Saya hanya menyampaikan yang saya lihat sesuai fakta lapangan, masih jauh dari kata layak. Bahkan untuk penaggulangan bencana di Kabupaten Donggala, sampai hari ini masih berputar di persoalan anggaran dan data,” tambah Wiwin.

Advertisements

Ia menyebutkan, pertama; di Desa Loli Saluran masih terdapat lima keluaraga yang belum terdata. Kedua; masalah lahan yang ditetapkan pemerintah juga masih bermasalah, bahkan PUPR mengatakan belum tersedia lahan untuk pembangunan huntap. Ketiga; masih banyak korban yang belum mendapatkan jadup, stimulan dan santunan duka.

Menurut Wiwin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala pernah membuka ruang uji publik, terkait data penerima Huntap, namun masa uji publik hanya dibuka selama 3 hari, sementara pemberitahuan baru disampaikan sehari sebelum penutupan masa uji publik.

“Sepertinya ada unsur kesengajaan agar warga tidak lagi memberikan komplain. Padahal uji publik tersebut diperuntukan agar warga dapat melakukan komplain bila ada temuan data yang tidak sesuai,” sebutnya.

Wiwin pun minta agar Pansus dan DPRD Donggala lebih serius mengawasi percepatan penanganan bencana di Kabupaten Donggala. “Termasuk mengupayakan transparansi data dan mendesak dana kebencanaan agar tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Pansus Rehab/Rekon DPRD Donggala Sudirman mengatakan, awalnya Pansus hanya dieri waktu satu bulan untuk masalah tersebut. Kemudian diperpanjang sampai Desember.

Sudirman menyebutkan, data rehab/rekon yang diperoleh terdapat sekira 7.000 rusak sedang dan 8.000 yang mengalami rusak ringan.

“Untuk masalah lahan Huntap, yang menentukan layak atau tidak dari makaasar. Itu juga yang menjadi masalah terkait keterlambatan alokasi huntap untuk para korban,” jelasnya.

“Kami juga berterima kasih teman-teman dari People’s Tribunal Padagimo yang dengan suka rela mengawal dan merealisasikan hak- hak para korban bencana. Setelah ini akan kami laksanakan pertemuan dengan dinas terkait untuk membahas penyelesaiannya,” tegasnya. [***]

Advertisements

Editor: Sutrisno/*

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News