Perusda Sulteng Minta Pemerintah Tetapkan Harga Dasar Ore Nikel

Bijih nikel yang siap dimasukkan ke dalam karung besar untuk di kirim ke gudang penyimpanan. [ilustrasi/Kontan]
Bagikan Artikel Ini
  • 71
    Shares

Palu, JurnalNews.id – Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) PT Pembangunan Sulawesi Tengah (PST), Suaib Djafar meminta pemerintah memberlakukan satu harga, terhadap harga ore nikel di dalam negeri.

Menurut Suaib, sebenarnya pemerintah memang sudah menetapkan harga dasar nikel, pasca larangan ekspor ore nikel. Namun faktanya di lapangan, masih ada perbedaan harga yang diberlakukan antar smelter dalam melakukan pembelian dari penambang.

Baca Juga

“Harga yang ditetapkan minimal 80 persen dari harga ekspor. Sehingga penambang juga masih bisa memperoleh margin harga yang seimbang,” ujarnya di Palu, Jumat (3/1/2020).

Harusnya penetapan harga harga pembelian material atau ore nikel dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku tambang dengan memperhatikan sejumlah faktor.

Pertama, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan juga faktor kelangkaannya. Pemilik smelter harusnya juga mempertimbangkan yang dilakukan para penambang, di mana seluruhnya besaran upah karyawan didasarkan kepada Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di suatu tempat.

“Kemudian besarnya kewajiban para penambang menyangkut untuk pembayaran Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10 persen yang telah berlaku mulai 25 Desember 2019, mestinya juga harus menjadi pertimbangan penetapan harga tersebut” ujar Suaib Senin (30/12/2109).

Belum lagi adanya kewajiban penempatan Jaminan Reklamasi (Jamrek) dan lain-lain menyangkut sosial masyarakat, yang mana tidak dikuti oleh kenaikan harga ore nikel.

Bahwa saat ini perbedaan harga ore nikel yang sangat mencolok di pasaran luar negeri dengan di dalam negeri. “Pemerintah harus berani memberikan tekanan kepada para pemilik smelter untuk membuat harga minimal 80 persen dari harga ekspor,” ujarnya.

“Dengan demikian, akan berpengaruh pada rencana pemasukan yang akan diterima oleh negara melalui PNBP,” tambahnya.

Kemudian lanjut Suaib, final penerbitan COA harus dilakukan di loading fort alias pelabuhan muat, di mana biaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara penambang dan pemilik smelter.

Loading…

Ketiga, kata dia pemerintah harus juga berani melakukan intervensi pemilik smelter untuk lebih transparan dalam hal perlakuan atas sampel barging, dan membuka akses seluas-luasnya kepada para penambang, untuk mengetahui proses untuk terbitnya Hasil Kadar nikel atau CIA.

“Di situlah harusnya pemerintah hadir sebagai penengah,” katanya.

Selanjutnya tambah dia, mengenai perekrutan tenaga pengambilan sampel oleh independent surveyor yang disepakati harus tenaga lokal di sekitar lingkar tambang. Independen surveyor hanya menyiapkan leader alias tim ahli.

Independent surveyor yang melakukan kegiatan pengambilan sampel dan analisa harus terlebih dahulu disepakati oleh penambang dan pemilik smelter. SOP harus juga disepakati bersama. Misalnya, ahli penetapan sample menggunakan tenaga yang disiapkan pemilik Smelter, tetapi pemgambilan sample tersebut sebaiknya menggunakan tenaga lokal. Jadi tim surveyor independen cukup menyiapkan leader atau ahlinya saja, sehingga masyarakat sekitar juga merasakan multi efek dari usaha pertambangan tersebut,” jelas Suaib.

Menurut Suaib, pihaknya sebagai pengelola perusahaan daerah, PT PST hanya bisa menyarankan hal tersebut kepada pemerintah, untuk kepentingan pemilik tambang dan pemilik Smelter. Sehingga bisa saling menguntungkan dan punya kekuatan bargaining position untuk kepentingan bersama.

“Sehingga semua bisa merasakan keuntungan, baik pemilik tambang, pemilik smelter dan masyarakat sekitar dan memberikan keuntungan untuk negara,” tegasnya.

Dikutip dari Detik.com, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menetapkan harga jual bijih nikel dalam negeri maksimal US$ 30 per metrik ton. Harga tersebut berlaku untuk bijih nikel berkadar 1,7%.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan harga ini sudah disepakati oleh pengusaha penambang bijih nikel dan pengusaha smelter.

“Jadi sudah ada kesepakatan bahwa harga ore yang dijual teman-teman adalah US$ 30 per metrik ton. Maksimal US$ 30 untuk kadar 1,7%,” ungkap Bahlil di kantornya, Selasa (12/11/2019).

Bahlil memaparkan harga ini mengacu pada harga bijih nikel di pasar internasional. Harga tersebut juga sudah dikurangi ongkos pengiriman dan juga pajak. Harga ini pun disebut flat alias tetap tanpa terpengaruh pergerakan harga nikel. [***]

Penulis; Sutrisno

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA