Pilkada Serentak; Penyelenggara Jaga Integritas, Jurnalis Harus Netral

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini
Advertisements
Prof. Basir Cyio

Palu, Jurnalsulteng.com- Rektor Universitas Tadulako  Prof. Basir Cyio mengatakan, penyelenggara Pilkada serentak harus memiliki integritas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pilkada itu.

“Disinilah peran perguruan tinggi, media massa serta NGO sebagai bagian partisipatif pengawasan terhadap berlangsungnya pilkada serentak,” ujarnya saat menjadi pembicara pada Rakor Stakeholders Bawaslu RI Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Sulawesi Tengah, di Palu Golden Hotel, Sabtu (2/5/2015).

Baca Juga:

Menurut Basir, untuk menghasilkan pemilihan kepala daerah yang berkualitas, semua pihak yang terlibat harus memiliki integritas. “Persoalannya, siapa yang akan mengawasi pengawas. karena itu semua pihak harus memiliki integritas,” imbuhnya.

Dalam paparannya, Basir juga mengungkapkan harus ada
Transparansi (akuntabilitas dan auditibilitas), kompetensi (kapasitas dan kapabilitas) dari para penyelenggara itu sendiri.

Advertisements

“KPU, Bawaslu dan Panwas harus netral. Masyarakat tidak boleh netral, karena kalau masyarakat netral tidak akan menghasilkan pemenang. Keberpihakan masyarakat itulah yang akan menghasilkan seleisih untuk menentukan pemenang dalam Pilkada,’ ujarnya.

Jurnalis Harus Netral

Sementara itu, Presiden Aliansi Pers Asia Tenggara (SEAPA) Eko Maryadi yang juga hadir sebagai pembicara dalam Rakor tersebut meminta agar para jurnalis di daerah ini menjunjung tinggi netralitas dan tidak terlibat  dalam partai politik.

Advertisements

Menurut Eko, jika mau jadi anggota partai politik, wartawan  harus nonaktif dari aktifitas jurnalistik atau keluar dari organisasinya.

“Contohnya salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Saefullah Yusuf  yang juga mantan wartawan Detik langsung mengundurkan diri dari profesi jurnalis dan keanggotaan AJI, karena pindah haluan menjadi politisi, dan kini menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur,” ujar Eko mencontohkan.

Diakuinya, saat ini banyak jurnalis yang menjadi anggota partai politik sehingga mengganggu independensi dalam membuat karya jurnalistik.

Mantan Ketua AJI ini juga mengatakan, pers yang tidak netral akan mengotori demokrasi yang saat ini sedang berjalan.

Untuk menjaga netralitas, media harus memberikan porsi pemberitaan yang sama pada semua kandidat.

“Karena jurnalis bukan corong kampanye, ini yang harus diperhatikan,” tegasnya. [Trs]

Advertisements

Editor; Agus M

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News