Polres Parigi Moutong Jadikan Jurnalis Tersangka karena Kritisi Kebijakan RS Anuntaloko

  • Whatsapp
Gencar Djarod memperlihatkan surat panggilan sebagai Tersangka yang ditetapkan Polres Parigi Moutong, karena pemberitaan kebijakan sita jaminan yang dilakukan RS Anuntaloko. [Ist]
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulawesi.com – Seorang jurnalis Gencar Djarod (39) menjadi tersangka karena menulis berita terkait kebijakan Rumah Sakit (RS) Anuntaloko, Kabupaten Parigi Moutong. Jurnalis KoranIndigo.online itu dijadikan tersangka oleh Polres setempat setelah dipidanakan mantan Direktur RS Anuntaloko, dr Nurlaela Harate, karena pemberitaan berjudul RSUD Anuntaloko Sita Barang Pasien Miskin, pada 3 Januari 2019.

Padahal dalam pemberitaan tersebut juga memuat secara utuh hasil konfirmasi dan penjelasan dr Nurlaila Harate, yang mengakui telah membuat kebijakan sebagaimana yang diberitakan KoranIndigo.online.

Lihat Juga

Dalam keterangannya Gencar Djarot menuturkan, kronologi masalah masalahnya berawal pada tanggal 03 Januari 2019, ia berupaya melakukan konfirmasi kepada Direktur RSUD Anuntaloko Parigi, Nurlaila Harate, terkait kebijakannya dengan melakukan penahanan/sita surat kepemilikan tanah milik pasien bernama Arfian Jaya (Alm), warga Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah.

Djarod melakukan konfirmasi tersebut setelah mengetahui adanya keluhan dari keluarga pasien yang tidak mampu membayar biaya rawat inap sekira Rp3 juta lebih. Karena belum mampu membayar, maka pihak RS Anuntaloko melakukan penahanan sebagai sita jaminan berupa surat kepemilikan tanah milik keluarga Arfian Jaya (alm).

Karena Nurlela Harate sedang tidak berada di tempat, maka dilakukan konfirmasi per telepon kepada Nurlela Harate. Dalam konfirmasi per telepon itu, Direktur RSUD Anuntaloko Nurlela Harate menyatakan bakal sita apapun barang senilai “hutang” pasien yang tidak mampu membayar, termasuk surat kepemilikan hak tanah, sepeda motor bahkan ponsel.

Sebagai bukti adanya pengakuan kebijakan yang dilakukan Nurlela yang telah melakukan penahanan/sita jaminan, KoranIndigo.online juga mem-backup-nya hasil konfirmasi tersebut di akun YouTube dengan judul RSUD ANUNTALOKO SITA SERTIFIKAT RUMAH PASIEN.

Pada hari yang sama (3 Januari 2019), KoranIndigo.online juga memuat utuh hasil konfirmasi tersebut dalam bentuk tulisan, dengan judul Ini Kata Direktur RSUD Anuntaloko Soal Sita Barang Pasien.

Isu terkait penahanan/sita barang pasien miskin oleh BLUD RSUD Anuntaloko itu memicu reaksi masyarakat Parigi Moutong. Bahkan berujung pada aksi massa mengecam kebijakan itu, hingga berakhir pada hearing yang dilakukan DPRD Kabupaten Parigi Moutong, terhadap Nurlela Harate.

Dalam hearing DPRD itu, Nurlela Harate menyatakan mundur dari jabatan sebagai Direktur BLUD RSUD Anuntaloko dan pindah di Kabupaten lain.

Akibat kebijakan yang dilakukan Nurlela Harate, sejumlah media baik cetak maupun online di Sulawesi Tengah juga memberitakan hal tersebut, termasuk pemberitaan adanya aksi massa dan hearing di DPRD setempat.

Tiba-tiba pada Senin Tanggal 04 Maret 2019, Gencar Djarod yang menulis berita tersebut di koranindigo.online mendapatkan surat panggilan oleh dari Polres Parigi Moutong akibat laporan yang dilakukan bekas Direktur RSUD Anuntaloko tersebut.

Djarod dilaporkan atas tuduhan telah melakukan tindak pidana “Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kemudian pada Tanggal 25 Juni 2019, Gencar Djarod kembali mendapat surat panggilan dengan status sudah ditetapkan sebagai Tersangka.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tengah menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng untuk mengadvokasi kasus tersebut, karena dinilai Polres Parigi Moutong telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap kerja-kerja jurnalis.

Sekretaris SMSI Sulteng, Syahrul menilai tindakan Polres Parigi Moutong tersebut telah mengabaikan Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999 serta MoU antara Dewan Pers dan Polri.

“Ini akan mengancam kebebasan Pers khususnya di Sulteng dan di Indonesia pada umumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi / pembelaan Wartawan di PWI Pusat Oktaf Riyadi, mengecam tindakan Kepolisian Resort Parigi Moutong karena menetapkan Gencar Djarod sebagai tersangka akibat pemberitaan yang ditulisannya.

“Seharusnya Polisi mengedepankan penerapan UU Pers terkait kasus ini. Jangan ada unsur kriminalisasi karena ini masalah serius yang mengancam kebebasan Pers di tanah air. Kita harus bersikap,” tegas Oktav Ryadi yang dihubungi via telepon, Selasa (16/7/2019) malam.

Rencananya,Tim Kuasa Hukum Gencar Djarot akan melakukan Pra Peradilan terhadap Polres Parimo di Pengadilan Negeri (PN) Parimo atas penerapan tersangka kliennya yang dinilai sangat prematur. [***]

Penulis; Sutrisno/*

Berita Terkait

Google News