Polres Tolitoli Tahan Tersangka Korupsi DD/ADD

  • Whatsapp
Wakapolres Tolitoli Kompol Abdul Haris, menggelar jumpa pers terkait penahanan tersangka korupsi DD/ADD Desa Tampiala, Kecamatan Dampal selatan di Mapolres Tolitoli, Sabtu 23 Januari 2021. | Foto: Humas Polres Tolitoli
Bagikan Artikel Ini
  • 45
    Dibagikan

JurnalNews – Mengawali tahun 2021, Polres Tolitoli menunjukkan komitmennya dalam upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Polres Tolitoli berhasil mengungkap dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli TA 2017 sampai TA 2019.

Lihat Juga

Mantan Kepala Desa Tampiala periode 2013-2019 Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, berinisial UMS alias U (56) telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan.

“Berdasarkan hasil audit pengelolaan ADD dan DD Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 Desa Tampiala, terdapat adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp293.953.974,00,” ungkap Wakapolres Tolitoli Kompol Abdul Haris, SH didampingi Kasubbag Humas, di Mapolres Tolitoli, Sabtu 23 Januari 2021.

Abdul Haris menjelaskan, bahwa modus yang dilakukan tersangka yaitu mengambil dan menggunakan dana keuangan Desa Tampiala untuk kepentingan pribadi atau kepentingan selain yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Lanjutnya, dari dana yang diambil tersebut sebagian dibuatkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) fiktif dan sebagian lainnya memang sama sekali tidak dibuat LPJ, karena memang pekerjaan atau kegiatannya juga sama sekali tidak dikerjakan.

Wakapolres lebih rinci mengungkapkan, penyimpangan kegiatan yang dimaksud adalah Pembangunan Posyandu, dananya diambil tetapi kegiatan pembangunan sama sekali tidak dikerjakan dan LPJ juga tidak dibuat.

Belanja sarana dan prasarana Polindes, namun tidak semuanya digunakan untuk belanja sedangkan sisanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Pembayaran pajak dari anggaran DD yang telah dicairkan pada tahap II juga tidak disetorkan ke kas Negara,” sambung Wakapolres.

Selain itu, kegiatan pembangunan Balai Desa namun anggaran yang diambil tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang ada di lapangan.

“Termasuk ada beberapa belanja bahan yang sudah dipertanggung jawabkan, namun barangnya tidak ada,” sebutnya.

“Tersangka UMS dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 Tahun paling lama 20 Tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” tutup Wakapolres Tolitoli.***

Berita Terkait

Google News