Program Padat Karya 2021 Karena Inisiatif DPRD Kota Palu, Begini Penjelasannya

  • Whatsapp
Anggota Banggar DPRD Kota Palu, Mohammad Syarif. [Foto: FB]
Bagikan Artikel Ini
  • 36
    Dibagikan

Palu, JurnalNews.id – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu, Mohammad Syarif mengungkapkan bahwa dari 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, tak satu pun yang memasukkan anggaran program padat karya untuk tahun anggaran 2021.

“Dari hasil rapat Banggar DPRD Kota Palu beberapa waktu lalu, tak satu pun OPD Pemerintah Kota Palu itu memasukkan anggaran padat karya tersebut,” ungkap Syarif, pada Jum’at (27/11/2020) sore.

Lihat Juga

Menurut Syarif, DPRD Kota Palu memperjuangkan program padat karya ini karena dianggap sangat penting bagi masyarakat kota Palu. Sehingga kata dia sejumlah anggota dewan berinisiatif untuk menganggarkannya melalui sisa anggaran yang ada di beberapa OPD atau dinas.

“Sumber anggaran itu diambil dari sisa devisit anggaran tahun 2020. Dimana para anggota dewan mampu merasionalkan pihak TPAD untuk kepentingan padat karya tahun 2021 nanti,” ungkapnya.

Syarif juga mengatakan, masyarakat Kota Palu khususnya yang bekerja di program Padat Karya supaya tidak risau, sebab DPRD Kota Palu berupay agar program Padat Karya tetap berjalan dengan dana sebesar Rp11, 8 miliar lebih.

Sebelumnya, dilansir dari channelsulawesi.id bahwa pihak Pemkot Palu menjelaskan terkait program padat karya pada tahun 2021 nantinya tidak lagi melekat pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palu. Tugas dan fungsi (Tusi) pengelolaan program tersebut adalah pemberdayaan masyarakat dan dialihkan ketingkat pemerintah kecamatan.

Kepala Dinsos Palu, Romi Sandi Agung menuturkan bahwa pengalihan program padat karya tersebut menyusul adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmen) nomor 50 tahun 2020 tentang nomenklatur program kegiatan keuangan dan perencanaan.

Menurut dia, sesuai hasil harmonisasi terkait Tusi pemberdayaan masyarakat, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Kepmen tersebut tidak singkron dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada pada bidang 4 Dinsos Palu.

“Karena tugas fungsi banyak mengarah pada pemberdayaan masyarakat ini adanya justru di tingkat kecamatan,” jelas Romi, Kamis 26 November 2020. [ZF]

Berita Terkait

Google News