Proyek Bermasalah Kanwil Kemenag Sulteng Bakal Dilaporkan ke APH

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulawesi.com – Pelaku usaha di Kota Palu, menilai banyak proyek yang dikelola lembaga pengawal moral Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulteng bermasalah.

Olehnya mereka mendesak agar aparat penegak hukum, (APH) segera melakukan investigasi terhadap pihak-pihak terkait utamanya yang masuk dalam Tim Pokja Kanwil Kemenag Sulteng.

Baca Juga

“Pokoknya dalam waktu dekat ini, kami akan laporkan proyek-proyek bermasalah di Kanwil Kemenag Sulteng, baik itu kepada Polda Sulteng, Kejaksaan Tinggi maupun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta,” kata Wasekjen GP Ansor Nizar Rahmatu kepada Jurnalsulawesi.com, Rabu (4/7/2018).

Menurut Nizar, saat ini pihaknya tengah mungumpulkan bukti dan data-data terkait serangkaian proyek yang ditangani Kanwil Kemenag Sulteng.

“Kami pun berharap aparat penegak hukum tidak tinggal diam, namun segara mengambil sikap dengan melakukan investigasi,” tuturnya.

Bobroknya tata kelola proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah kata Nizar, menjadi salah satu faktor penyebab mandegnya proyek revitalisasi Asrama Haji Palu yang dikerjakan oleh PT Tirta Dhea Addonnics Pratama dengan anggaran sekira Rp46 miliar.

Begitupun indikator “culas” serta dugaan kongkalikong atas tender proyek peningkatan sarana dan prasarana pendukung Madrasah melalui SBSN dengan anggaran sekira Rp5,9 miliar di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia ( MAN IC) Kota Palu jalan Bukit Tunggal Mamboro, Kecamatan Palu Utara Kota Palu.

Bagaimana mungkin proyek ini di umumkan menjelang libur panjang lebaran dan penutupannya dua hari jelang hari Raya Idul Fitri. Alasannya, server down sehingga harus dilelang di Kementerian Luar Negeri.
BACA JUGAULP Kemenag Sulteng Bantah Tudingan “Kongkalikong”

Belum lagi proyek-proyek lain yang ditengarai sarat dengan kolusi dan nepotisme.

Bahkan kata Nizar, ada sinyalemen sebagian besar proyek yang di kelola lembaga vertikal ini dikerjakan oleh orang dalam dengan memakai bendera perusahaan rekanan lain.

“Jadi semua kejanggalan ini sedang kami investigasi dan dalami. Kami juga mengajak kepada teman-teman LSM dan NGO untuk bersama-sama melakukan investigasi. Namun yang jelasnya semua ini akan kami laporkan dalam waktu dekat, ” tandasnya.

Menurut Nizar mestinya oknum-oknum di Kanwil Depag Sulteng memberikan contoh yang baik dari seluruh aspek, bukan justru mempertontonkan prilaku yang membuat masyarakat spektis dan apriori akibat prilaku oknum yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Sebelumnya, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kanwil Kemenag Sulteng, Ratna Mutmainah, membantah tudingan adanya dugaan “kongkalikong” dalam pelaksanaan tender proyek Madrasah Aliyah Negeri (MAN) IC Kota Palu.

Menurut Ratna, pelaksanaan tender tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Lelang dilakukan pada LPSE melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Karena dampak dari kerusakan data tersebut adalah dihentikannya/disuspend sementara aplikasi SPSE Kemenag oleh LKPP c.q. Direktorat Pengembangan Sistem SPSE LKPP, sampai dengan proses recovery data yang mereka lakukan dianggap selesai,” jelasnya. [***]

 

Penulis; Agus Manggona
Editor; Sutrisno

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News