Publik Berharap Kejati Tuntaskan Dugaan Korupsi di BWSS III

  • Whatsapp
Salah satu pengerjaan proyek bronjong milik BWSS III di Desa Beka, Kabupaten Sigi.  Pembuatan Bronjong ini diduga juga menyalahi ketentuan, karena pembuatan bronjong tersebut dilakukan dengan cara diangkut Dam Truck, sehingga mempengaruhi kekuatannya dan sempat hanyut terbawa arus sungai. (Foto: Dok/Jurnalsulteng.com)  
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulteng.com-  Publik merespon positif langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi di daerah ini. Kejati Sulteng mulai menunjukkan taring serta eksistensinya sebagai lembaga penegak hukum. Tidak tanggung-tanggung Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III yang selama ini dikenal sebagai instansi  “kebal hukum” kini menjadi target Laskar Adhiyaksa.

Karena itu, publik berharap agar Kejati Sulteng mengusut tuntas dugaan-dugaan korupsi di Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III ini.

Baca Juga:

Beberapa mega  proyek yang dikerja sejak tahun 2014 hingga 2015 ditengarai bermasalah. Makanya, tidak heran jika penyidik kejaksaan mulai mengendus dan melakukan proses penyelidikan, dengan harapan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya merugikan keuangan negera bisa  di seret ke meja hijau,  guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Dugaan kasus-kasus mega proyek yang bermasalah ini,  harus diusut dengan tidak pandang bulu, agar rasa keadilan di masyarakat betul-betul diwujudkan,” kata Ansyari salah seorang aktivis NG0 kepada Jurnalsulteng.com, Selasa (17/5/2016).

Advertisements

Ia juga berharap kasus-kasus yang bermasalah ini tidak “mengendap” apalagi terkatung-katung, tetapi harus dibongkar secara terang menderang fan tuntas.

Namun kata Ansyari, jika tidak ditemukan indikasi penyimpangan, maka Kejaksaan juga harus fair dan gentlemen mengatakan bahwa dari sekian proyek di BWSS III yang beberapa kontraktornya telah diminta keterangan tidak ada yang bermasalah.

Persoalannya,  wacana  tentang dugaan  menyimpangan  proyek di BWSS saat ini lagi hangat dibicarakan, karena melibatkan kontraktor-kontraktor raksasa di Sulteng.

“Jika kasus ini terbongkar,  maka deretan ada kemungkinan akan menyeret beberapa kontraktor raksasa di Sulteng. Tidak hanya itu,  sudah barang tentu  mata rantai “penguasa” proyek di BWSS III yang selama ini  santer, bisa  terputus,” katanya.

Meski demikian, tambah Ansyari, seyogyanya  pengusutan kasus proyek di BWSS III ini,  murni persoalan hukum,  bukan karena kepentingan dari  pihak-pihak tertentu.

“Semoga saja ini murni masalah hukum, bukan  karena ada muatan-muatan lain,” tuturnya.

Persoalannya tambah Ansyari fenomena pengusutan kasus proyek seperti ini  baru pertama kali terjadi di daerah ini dan mungkin  di Indonesia, dimana seluruh kontraktor yang mengerjakan paket proyek di salah satu  instansi  yang setiap tahunnya mendapat kucuran dana APBN ratusan miliar dipanggil guna dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan.

“Wajar jika hal ini menjadi pertanyaan masyarakat, karena agak janggal seluruh kontraktor diperiksa.   Tidak mungkin para  kontraktor  yang kerja  proyek di BWSS III dengan paket proyek berbeda melakukan kesalahan yang sama,” paparnya.

Advertisements

Olehnya pinta Ansyari  untuk menjawab keraguan masyarakat, penyidik Kejaksaan harus bisa  menuntaskan permasalahan yang terjadi di BWSS III.

Hal senada diungkapkan Rudy (55) warga yang berdomisili di kawasan Jalan S. Parman, Kota Palu. Menurutnya, selama ini kontraktor kecil susah untuk bisa mendapatkan pekerjaan di BWSS III. Dikatakannya, proyek-proyek di BWSS III seperti sudah menjadi jatah orang-orang tertentu.

“Karena yang mengerjakan proyek sepertinya itu-itu saja orangnya, makanya ada dugaan proyek di BWSS III banyak yang bermasalah. Sampai ada istilah ‘Dia lagi – dia lagi, hanya perusahaanya saja yang berbeda,” ujarnya berkelakar.

Disebutkan pula, salah satu contoh proyek BWSS III yang diduga dikerjakan serampangan adalah Proyek Pengaman Pantai Desa Rerang, Kabupaten Donggala.

“Coba saja lihat material yang digunakan. Saya tahu di wilayah itu sangat sulit untuk mendapatkan batu gajah sebagai material utama proyek pengaman pantai,” ujarnya meyakinkan.

Karena itu ia berharap agar Kejati Sulteng benar-benar mengusut dugaan penyimpangan-penyimpangan proyek BWSS III hingga tuntas.

“Tetapi Kejati juga harus fair dalam mengusut dugaan tersebut. Jangan ada kepentingan atau muatan lain dalam penyelesaian kasus ini,” ujarnya.

Sementara Kejati Sulteng melalui Humas Eky Moh Hasyim, SH kepada wartawan  membenarkan jika pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, seperti  Edison, Abdul Munif, Harisan Yusuf, Mahfud, Furi Syamsu, Kepala Seksi Perencanaan termasuk kepala BWSS III Nizam Lembah.

Bahkan tambah Eky, pihaknya juga telah melayangkan surat panggilan kepada beberapa pihak rekanan terkait proyek-proyek di BWSS III.

“Yang jelas  proyek-proyek yang diduga bermasalah sejak tahun 2014 dan 2015 akan diusut tuntas. Sekalipun  sampai saat ini, belum satupun terperiksa  yang ditetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya.(***)


Rep; Sutrisno/Agus M
Red; Yusrin L

Advertisements
Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News