Ratusan Warga Geruduk Kantor BPN dan DPRD Tolitoli

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com -Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Tolitoli Bersatu (GRTB), menggeruduk Kantor DPRD Tolitoli, Rabu (25/7/2018). Kedatangan massa ini, untuk mempertanyakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) atau sertifikat tanah gratis, yang sampai saat ini belum diserahkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tolitoli, kepada masyarakat.

Sebelum menuju gedung wakil rakyat, pengunjuk rasa yang berasal dari perwakilan sejumlah desa di Kecamatan Galang, diantaranya Desa Malangga, Desa Kinapasan, Lakatan serta Desa Bajugan, sempat berorasi dan menyampaikan pernyataan sikap di depan Kantor BPN Tolitoli.

Baca Juga

Koordinator aksi Henrik Lamo SE dalam orasinya mendesak BPN Tolitoli, untuk segera menerbitkan dan menyerahkan sertifikat tanah milik masyarakat. Massa juga meminta agar BPN menjelaskan penyebab keterlambatan itu.

Selain itu, massa GRTB juga mendesak BPN perihal biaya pengurusan sertifikat tanah di luar PTSL, yang diajukan secara perseorangan dengan tarif bervariasi, mulai dari Rp5 juta sampai Rp7 juta.

“Kami minta aparat penegak hukum untuk memeriksa pihak-pihak di Kantor BPN. Sebab, yang kami tahu biaya pembebasan sertifikat tanah berasal dari APBN. Namun sampai saat ini, masih banyak sertifikat masyarakat yang belum terbit dan belum diserahkan. Kami juga minta kepada Kanwil BPN Sulteng agar mencopot Kepala BPN Tolitoli, karena tidak becus menindaklanjuti program prioritas Presiden RI,” kata Hendrik Lamo, dalam orasinya di depan Kantor BPN Tolitoli.

Usai menyampaikan berorasi di depan kantor BPN, massa menuju kantor DPRD Tolitoli dan langsung diterima Ketua DPRD Tolitoli, Andi Ahmad Syarif didampingi Wakil Ketua DPRD, Mustarim.

Didatangi ratusan warga, DPRD Kabupaten Tolitoli langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan dari BPN Tolitoli.

Ketua DPRD Tolitoli Andi Ahmad Syarif mempertanyakan alasan BPN, apa penyebabnya sehingga belum di serahkan sertifikat tanah kepada masyarakat.

Dalam RDP itu, Butarbutar yang mewakili pihak BPN Tolitoli, menjelaskan PTSL tahun 2017 sudah selesai 100 persen. Ia juga mengakui belum seluruhnya sertifikat diserahkan ke masyarakat, karena masih ada dokumen yang menjadi persyaratan terbitnya sertifikat belum di lengkapi oleh masyarakat.

“Kami ada kesepakatan dengan pemerintah desa, jika dokumen belum lengkap, maka sertifikat belum bisa di serahkan,” kata Butar Butar dalam RDP yang disaksikan para pendemo itu.

Perwakilan BPN berjanji akan menyerahkan sertifikat tanah dalam waktu dua minggu , khususnya Desa Malangga, sementara untuk desa -desa yang lain akan tetap diupayakan sesegera mungkin.

Dari hasil RDP, DPRD mengeluarkan tiga poin rekomendasi, yakni meminta BPN Tolitoli untuk menginvetarisir dokumen persyaratan terbitnya sertifikat dan menyampaikan kepada masyarakat, jika masih ada dokumen yang belum lengkap.

Kemudian meminta BPN untuk menyerahkan sertifikat kepada masyarakat yang sudah selesai, dan yang terakhir meminta kepada BPN untuk membuat papan informasi soal biaya dan waktu kepengurusan sertifikat tanah. [***]

 

Penulis; Mad
Editor; Agus Manggona

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News