Reformasi Dinilai Telah Dibajak, Aktivis Sebut Demokrasi di Titik Nadir

  • Whatsapp
Agussalim Faisal, SH.

Palu, JurnalNews.id – Peristiwa aksi unjuk rasa beberapa pekan ini di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari tokoh dan juga aktivis reformasi, Agussalim Faisal.

“Melihat kondisi yang ada, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat menandakan adanya kekeliruan dari pemerintah sekarang dalam menjalankan aganda reformasi dan kebebasan dalam kehendak politik di negara yang menganut demokrasi ini,” kata Agus di Palu, Rabu (2/10/2019).

Baca Juga

Ia menyatakan, kehendak politik itu ada dua fakta dalam demokrasi. Pertama pihak berkuasa menjalankan kehendak politiknya. Ke dua rakyat dan mahasiswa menuntaskan agenda demokrasinya.

Menurutnya, saat ini reformasi telah dibajak oleh para penguasa, lantaran demokrasinya memakan korban.

Jika melihat situasi sekarang, demokrasi kita sudah berada di titik nadir,” katanya.

“Terbukti Reformasi tlah dibajak itulah saya katakan dibajak. Sistem kan sudah baik, janganlah aksi-aksi massa dan khususnya dari mahasiswa dianggap sesuatu bukan berdemokrasi,” tambah Agussalim.

Ia menandaskan, mestinya diperlukan suatu sistem pengetahuan yang berbasis kebudayan manusia busantara menuju Indonesia yang merdeka dari peristiwa penjajahan dan nepotisme feodal politik.

Agussalim melihat, bahwa demokrasi saat ini telah menjadi alat politik penguasa dari tradisi liberal. Sebut saja, bias isu parlemen menggagas berbagai produk hukum kontroversial.

“Antagonis presidensial ikut menciptakan¬†“ontos” dan “logos” rakyat¬† keluar dari manifestasi konstitusi negara,” katanya.

Menurutnya, bahwa rakyat berdaulat ternyata hanya ada dalam logika normatif Undang-Undang (UUD) 1945, namun yang terjadi justeru dengan bahasa ontologi politik. Di mana bekerjanya demokrasi mengalami era baru penjajahan dengan apa yang sering disebut Bung Karno dan Bung Syahrir sebagai neokolinnya kaum feodal modern.

Agus menegaskan, birokrasi pemerintahan presidensial saat ini merupakan titik nadir demokrasi yang belum menjawab agenda reformasi 1998. Sebagai salah seorang pelaku reformasi 98 saat menumbangkan rezim Orde Baru (Orba), mengutuk keras aksi mahasiswa terjadi memakan korban. Meski berbeda dengan 98, korban jatuh dikarenakan musuh bersama final dalam menyatunya kekuatan rakyat dan aksi mahasiswa.

“Namun saat ini kan berbeda kondisinya. Keterbukaan dan inisiatif kritis menyuarakan aspirasi memiliki kualitas tersendiri dalam berdemokrasi,” jelas Agus.

Sebab itu, lanjutnya kehendak politik rezim dengan kebudayaan yang melahirkan demokrasi sebagai sistem oleh rakyat dan mahasiswa wajib dan prinsip memiliki kedudukan tertinggi menjaga negara dan ideologinya.

Oleh sebab itu, dalam agenda reformasi Agus memilih maju sebagai calon Wali Kota Palu 2020 lewat jalur independen untuk memastikan paradoks politik dalam bingkai demokrasi itu sendiri.

“Kita harus memulai dari semua unsur kekuatan rakyat dalam memutuskan politik apa yang hendak diperjuangkan,” katanya.

Agus berharap, semoga kejadian tragedi aksi mahasiswa beberapa hari ini cepat tuntas dan dipenuhi tuntutannya oleh pengendali kuasa politik saat ini. Sebab, bagaimanapun juga, mahasiswa adalah anak revolusinya rakyat di semua negeri. Reformasi 98 adalah hasil nyata tugas revolusi mahasiswa. Dan multi partai yang hadir saat ini merupakan buah dari perjuangan mahasiswa. [***]

Penulis; Bob Shinoda

Pos terkait