Rekonsolidasi Mahasiswa Ultimatum Rezim Jokowi

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini
Advertisements
Demo Mahasiswa menolak kebijakan rezim Jokowi-JK di Kota Palu  beberapa
waktu lalu karena dinilai pro asing. [Dok/JurnalSulteng] 

Palu, Jurnalsulteng.com- Bulan depan (Mei 2015) pemerintah akan memasarkan Bahan Bakan Minyak (BBM) jenis Pertaline dan akan menghapus BBM jenis premium. Pertaline dinilai sebagai kebutuhan masyarakat kelas atas (elite) yang akan menjadi beban bagi rakyat kelas bawah.

Menurut Dewan Pertimbangan Gerakan Aktifis Palu untuk Rakyat (GAPURA)  Sulteng, Andrie Wawan, kebijakan pemerintah semakin terlihat hanya mengutamakan kepentingan kapitalis ketimbang rakyat.

Baca Juga:

“Harga pertalite kami nilai tidak sesuai dengan penghasilan buruh, elayan, petani dan kaum iskin kota. Rp. 8.000-8.300 adalah nilai yang tinggi ditengah situasi harga bahan pokok yang tidak stabil,”ujar Andrie melalui rilisnya yang diterima Jurnalsulteng.com, Rabu (22/04/2015).

Naiknya bahan-bahan pokok pasca kenaikan BBM jenis premium dan solar kata Andrie, telah berdampak terhadap stabilitas politik, hukum, ekonomi dan Keamanan. Hingga saat ini, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum dapat memberikan solusi dengan melambungnya kebutuhan ekonomi rakyat. Tingginya tingkat pencurian, penjualan Wanita dibawah umur menjadi solusi bagi rakyat saat ini.

Advertisements

“Karena negara belum mampu untuk menjamin kehidupan yang layak bagi mereka walaupun dinilai kontroversial dan bertentangan dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Inilah kebijakan pemerintah memberikan kesempatan bagi para kapitalis ‘mendikte’ sistem pasar Indonesia. Sementara disisi lain, pertemuan Konferensi Asai-Afirka (KAA) ke-60 yang tengah berlangsung, hanyalah ajang nostalgia bagi negara Indonesia dengan Negara-negara selatan.

Andrie juga menilai, konferensi itu sebagai wadah dalam merumuskan solusi terkait dengan pengangguran, kemiskinan, kemanusian dan masih banyak lagi. Ini menjadi insubtansial. Bahkan Jokowi hanya disibukkan mempromosikan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia kepada negara peserta KAA tanpa memperkenalkan Pancasila dan Tri Sakti.

Advertisements

“Semangat KAA dalam memberantas kemiskinan dan pengangguran hanyalah bualan semata, dan masih banyak lagi kebijakan pemerintah yang sepatutnya mahasiswa kritisi. Untuk itu melalui rekonsolidasi gerakan mahasiswa yang dilaksanakan di kota Makassar pada tanggal 28/4/2015 nanti, adalah seruan kepada mahasiswa lainnya untuk membuka kembali cakrawala berfikir,” serunya.
(Baca Juga: Undangan Makan siang di Istana untuk Membungkam Mahasiswa )

Andrie menambahkan perujuang ini, untuk mengedepankan rintihan rakyat Indonesia atas kebijakan rezim saat ini dan Mengenyampingkan hal-hal yang bersifat pragmatis serta mewujudkan persatuan nasional dalam mengkritisi rezim yang pro terhadap bangsa neoliberalisme, serta rekonsolidasi gerakan mahasiswa yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa (Jabodetabek, Palu, Makassar, Gorontalo, Kalimantan, menado dan kawasan Timur) yang telah disepakati di Surabaya pada tanggal 18 April 2015 lalu.

Dalam kesepakatan itu kata Andrie, menjadi peringatan/ultimatum kepada Rezim Jokowi-JK dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan amanah UUD, Pancasila dan Tri Sakti.

Untuk itu kata Andrie, solusi dari bangsa ini adalah melaksanakan Pasal 33 UUD dan menasionalisasi aset Minyak dan Gas (Migas) yang dikontrol oleh negara, tujuannya agar ekonomi Indonesia mampu untuk Berdiri dibawah Kaki sendiri (Berdikari).[Bob]

Editor: Sutrisno

Advertisements
Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News