Relawan Tim Hukum Rusdy Mastura Sebut KPU Sulteng Kebablasan

  • Whatsapp
Koordinator Bersama Relawan Tim Hukum Rusdi Mastura, Agussalim, SH (kanan) saat mendatangi Bawaslu Provinsi Sulteng. [Foto: Ist]
Bagikan Artikel Ini
  • 460
    Dibagikan

Palu, JurnalNews.id – Relawan Tim Hukum pasangan Calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura-Ma’mun Amir menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulteng telah bertindak kebablasan.

Penilaian tersebut terkait dikeluarkanya surat KPU Provinsi Sulteng Nomor: 1049/HK.06-RK/72/Prov/XI/2020, tertanggal 25 November 2020, tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Sulteng Terhadap Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi.

Lihat Juga

“Tindak lanjut ini parah. KPU Sulteng sebagai penyelenggara sudah terbalik fungsinya sebagai Pengawasan yang menjadi ranah Bawaslu. Poin demi poin memiliki diskresi, seakan-akan menunjukkan KPU telah menggelar kasus soal Kartu Sulteng Sejahtera secara resmi. Padahal belum pernah dilakukan sidang, tapi sudah mengumumkan melanggar Administrasi dan diintruksikan untuk menarik kartu tersebut,” ujar Koordinator Bersama Relawan Tim Hukum Rusdi Mastura, Agussalim, SH, dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020) malam.

Pada Point 1 surat KPU Sulteng menyebutkan, Terlapor Terbukti melakukan pelanggran Adminstrasi. Kemudian pada point 3, KPU memerintahkan terlapor untuk melakukan penarikan Kartu Sulteng Sejahtera.

“Ini bukti apa? Kapan KPU memproses kartu ini dan mana berita acaranya, bahwa Kartu Sulteng Sejahtera itu melanggar dalam pengertian administrasi,” tegas Agussalim SH.

Mantan aktivis yang juga Advokat Rakyat ini menyatakan prihatin atas keberadaan KPU Sulteng. “Secara administrasi, apakah memang demikian koordinasi lembaga Pengawas dan Penyelenggara memuat putusan yang bersifat overlap,” ujarnya.

Menurut Agus, ada stigma hukum soal diskresi KPU Provinsi Sulteng yang telah mengeluarkan pengumuman soal Kartu Sulteng Sejahtera milik Paslon 02 Gubernur Sulteng itu.

Berita Terkait

Google News