Riwayat Mursi, Presiden Mesir Pertama Terpilih Demokratis yang Bernasib Tragis

  • Whatsapp
Mantan presiden Mesir Muhammad Mursi saat berada di pengadilan di Kairo, Mesir, 21 Juni 2015. [AP]
Bagikan Artikel Ini

Kairo, Jurnalsulawesi.com – Mantan Presiden Mesir Mohammed Mursi meninggal dunia setelah sempat jatuh pingsan pada persidangan kasus dugaan dirinya sebagai mata-mata Hamas, Minggu (17/6/2019). Nama Mursi melesat pada 2012 sebagai presiden Mesir pertama yang dipilih secara demokratis.

Namun, karier politik Mursi tak mulus. Dalam waktu setahun, posisinya dilengserkan oleh gerakan militer pada 3 Juli 2013. Saat itu, timbul demo anti pemerintahan, yang dilatarbelakangi kedekatan Mursi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Mursi pun dilengserkan.

Baca Juga

Mursi diadili bersama 14 anggota senior Ikhwanul Muslimin dengsn tuduhan menghasut para pendukung membunuh seorang wartawan dan dua demonstran dari kubu oposisi. Mursi juga dituduh memerintahkan penyiksaan terhadap pemrotes terkait bentrokan antara demonstran oposisi dan pendukung Ikhwanul Muslimin di luar istana kepresidenan Ittihadiya, Kairo, Desember 2012.

Mursi sempat menyebut dirinha korban kudeta militer dan menolak aparat hukum mengadilinya. Meski kemudian berhasil lolos dari tuduhan pembunuhan, Mursi divonis 20 tahun penjara.

Vonis itu lantaran Mursi dianggap memerintahkan penyiksaan dan penahanan sejumlah demonstran. Mursi kemudian menghadapi serangkaian gugatan lainnya dan sempat divonis dengan hukuman mati.

Sepak Terjang Mursi
Mursi dilahirkan di desa El-Adwah, Sharqiya, Mesir pada 18 Agustus 1951. Ia belajar teknik di Universitas Kairo pada 1970-an, sebelum hijrah ke Amerika Serikat untuk meraih gelar doktoral.

Setibanya di Mesir, dia ditunjuk sebagai kepala departemen teknik di Universitas Zagazig.

Mursi menjadi anggota parlemen Mesir mewakili Zagazig selama periode 2000-2005. Ia terpilih sebagai calon independen karena secara teknis Ikhwanul Muslimon dilarang mencalonkan kandidat presiden ketika Hosni Mubarak menjabat. Mursi menjadi presiden Ikhwanul Muslimin hingga mendirikan Partai Kebebasan dan Keadilan pada tahun 2011, usai Mubarak jatuh

Pada 2012, Mursi mencalonkan diri sebagai capres.Pada tanggal 24 Juni 2012 Mursi diumumkan sebagai pemenang pemilu dengan 51,73% suara. Segera setelah itu, ia mengundurkan diri dari jabatan presiden Ikhwanul Muslimin.

Mursi berjanji menjadi kepala pemerintahan yang adil untuk semua rakyat Mesir. Namun, Mursi dituding berpihak pada kaum Islamis di kancah politik dan memusatkan kekuasaan ke tangan Ikhwanul Muslimin. Hak dan keadilan sosial pun disebut diabaikan Mursi.

Protes publik terhadap Mursi dimulai pada November 2012. Saat itu, Mursi mengeluarkan dekrit yang memberinya kewenangan lebih dalam parlemen. Ia berupaya memastikan parlemen didominasi kaum Islamis dapat menyelesaikan draf konstitusi baru.

Protes publik pun semakin meningkat. Mursi justru mengeluarkan dekrit lanjutan yang memberi kewenangan militer untuk melindungi lembaga-lembaga nasional dan tempat pemungutan suara sampai referendum draf konstitusi digelar pada 15 Desember 2012.

Tak berselang lama, pemberlakuan hukum darurat dan bentrokan antara pendukung Mursi dan kubu oposisi tak terhindarkan. Bentrokan itu menewaskan 50 orang.

Militer mengultimatum Mursi akan mengintervensi jika tidak memenuhi tuntutan publik dalam 48 jam. Pada 3 Juli malam, militer menangguhkan konstitusi dan mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara berisi sosok-sosok teknokrat sebagai peralihan sebelum pemilihan presiden digelar.Mursi pun merasa dikudeta.

Penangkapan Mursi diperintahkan kepala angkatan bersenjata bernama Abdul Fattah al-Sisi, presiden Mesir sekarang. Mursi kemudian disembunyikan militer.

Para pendukungnya sempat turun ke jalan di Kairo, meminta Mursi dijadikan kembali sebagai presiden. Namun, tuntutan itu dibubarkan militer secara paksa disertai penangkapan sejumlah tokoh Ikhwanul Muslimin. Hampir 1.000 orang meninggal dunia dalam aksi selanjutnya. Setelah Mursi dilengserkan, Mesir mengalami peningkatan aksi kekerasan.

Mursi tak lagi terlihat di depan umum selain untuk urusan persidangan. Presiden sebelum Mursi, Hosni Mubarak yang digulingkan, lalu dibebaskan dari penjara.

Perjalanan Mursi pun harus berakhir pada persidangan kasus dugaan mata-mata Hamas, Palestina, pada Minggu (17/6/2019). Ia menghembuskan nafas terakhir beberapa saat setelah sempat pingsan di sidang itu.

Bulan lalu, keluarga Mursi mengatakan pihak berwenang berulang kali menolak akses kepadanya dan mereka hanya tahu sedikit tentang kondisi kesehatannya. Selama di penjara, Menurut Amnesty International, Mursi hanya diizinkan tiga kunjungan dari kerabat dan tidak diberi akses ke pengacara atau dokternya.

Putranya Abdullah mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa dia tidak tahu lokasi mayat itu dan bahwa pihak berwenang menolak untuk mengizinkan Mursi dimakamkan di provinsi asalnya, Delta Nil, Sharqiya.

Perlakuan Kejam di Penjara
Kematian Muhammad Mursi telah menyoroti kondisi mengerikan yang dihadapi oleh tahanan politik di Mesir di bawah pemerintahan Abdel Fattah el-Sisi. Mursi sebelumnya dinyatakan meninggal setelah pingsan di dalam jeruji besi.

Pria berusia 67 tahun itu memiliki beberapa masalah kesehatan, termasuk diabetes dan gangguan ginjal. Ia telah dikurung dalam penjara selama hampir enam tahun menyusul penggulingannya dalam kudeta militer Juli 2013 yang dipimpin oleh Alsisi.

Sejak saat itu, Mursi tidak mendapat perawatan medis. Keluarganya hanya diizinkan mengunjungi di penjara sebanyak tiga kali dan ia ditahan di sel isolasi sebanyak 23 jam sehari. Menurut pedoman PBB hal tersebut digolongkan sebagai penyiksaan.

“Kematian mantan Presiden Mursi terjadi setelah peganiayaan Pemerintah selama bertahun-tahun, pengurungan berkepanjangan, perawatan medis yang tidak memadai, dan perampasan kunjungan keluarga dan akses ke pengacara,” kata Direktur Human Rights Watch (HRW) Timur Tengah dan Afrika Utara, Sarah Leah Whitson, dikutip Aljazirah.

Hal yang dialami Mursi rupanya adalah salah satu contoh di antara para tahanan lain yang mengalami nasib serupa. Di bawah pemerintahan El-Sisi, pasukan keamanan Mesir telah terlibat dalam intimidasi dan penangkapan lawan politik dan aktivis masyarakat sipil setidaknya 60 ribu orang termasuk para pemimpin Ikhwanul Muslimin yang dilarang seperti Mursi.

“Anggota Ikhwanul Muslimin adalah yang ditargetkan untuk kurungan isolasi,” kata seorang peneliti Mesir dengan Amnesty International, Hussein Baoumi.

Selain itu, HRW juga mengungkapkan kematian tahanan karena tidak mendapatkan perawatan kesehatan adalah hal yang umum terjadi. Berdasarkan data HRW, lebih dari 300 tahanan di Mesir sejak 2013 meninggal karena tidak mendapatkan perawatan kesehatan dan disiksa.

Di sisi lain, Pemerintah Mesir telah berulang kali membantah penyiksaan terjadi di penjara negaranya. Setelah rilis laporan HRW 2017, Mesir memblokir laman kelompok hak asasi manusia tersebut dan mengadakan konferensi pers yang membantah semuanya.

Seorang konsultan hukum senior yang berbasiis di Doha, Taher Abdelmuchsen berpendapat pemerintah mesir tidak mungkin mengambil tindakan meskipun ada kecaman dari kelompok HAM. “Alsisi tidak peduli dengan laporan HAM karena dia sudah mengamankan hubungannya dengan sekutu-sekutunya,” kata Abdelmuchsen.

Namun, laporan-laporan tersebut seharusnya dapat memberi gambaran pada komunitas internasional. Laporan tersebut bisa menjadi alasan untuk menekan Alsisi memperbaiki situasi para tahanan. [***]

Sumber; BBC / Republika

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News