Rp120 Miliar APBD Palu 2020 untuk Biaya Pilkada dan Tukin ASN

[Ilustrasi]
Bagikan Artikel Ini
  • 19
    Shares

Palu, Jurnalnews.id – Sebanyak Rp120 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2020 digunakan untuk pembiayaan lain yang menyangkut dengan kepentingan daerah.

Dilansir dari Antara, Ketua Komisi B DPRD Palu Ridwan H Basatu mengatakan, anggaran Rp120 miliar yang disediakan pemerintah untuk membiayai dua kegiatan diantarannya yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu tahun 2020 sebesar Rp60 miliar.

Baca Juga

Selain itu pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Palu sebesar Rp60 miliar. Sebab dari 12 kabupaten/ kota di Sulteng, hingga kini hanya Pemkot Palu yang belum melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja.

“Tahun depan memang pemerintah membutuhkan banyak dana membiayai program guna mendukung kelancaran kegiatan untuk kepentingan masyarakat, ” ujar Ridwan, di Palu, Rabu (06/11/2019).

Agar tidak terjadi defisit, maka DPRD meminta pihak pihak eksekutif lebih fokus serta memprioritaskan peningkatan sektor pendapatan daerah untuk mengimbangi stabilitas anggaran yang keluar dan masuk.

Loading…

Menurut dia, sektor pajak dan retribusi merupakan salah satu penopang pendapatan daerah yang cukup signifikan dan harus mendapat perhatian bagi pememerintah agar terus didorong supaya lebih maksimal.

Terbukti tahun anggaran 2019 pendapatan perpajakan dalam kurun waktu 10 bulan terakhir terealisasi mencapai Rp88 miliar dengan presentase sekitar 112 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp67 miliar dan yang paling berkontribusi yakni pemasukan retribusi.

“Potensi-potensi ini terus dikembangkan agar sisi pendapatan selalu dinamis. Dari sektor pajak terjadi surplus pendapatan sekitar Rp21 miliar,” kata dia..

Dia menilai, meski dampak gempa, tsunami dan likuifaksi merusak sebagian besar sektor jasa seperti perhotelan dan pusat perbelanjaan, Palu masih memiliki pendapatan lain. Sehingga sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) perlu didorong dan dikembangkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pendapatan.

“Semua instansi harus bersinergi agar tujuan pembangunan Kota Palu terjuwud sebagaimana harapan wali kota. Jika pembangunan terarah dengan baik maka bisa dipastikan investasi akan lebih banyak di daerah ini,” katanya. [***]

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA