Sebabkan Kekeringan, Warga Labuan Desak 19 Perusahaan Tambang Ditutup

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulawesi.com – Kekeringan lahan pertanian milik warga Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala diduga akibat tambang Galian C di Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh karena itu, warga menuntut agar 19 perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah itu segera ditutup.

Tuntutan penutupan perusahaan tambang itu dilakukan dengan menggelar aksi damai Forum Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hak Azasi Manusia (FORMAL-HAM) Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, Bersama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah, di depan Kantor DPRD Sulteng, Selasa (8/8/2017).

Baca Juga

“Sawah-sawah dan sumur kami mengalami kekeringan semenjak para perusahaan itu beroperasi di sepanjang DAS. Padahal sawah dan sumur kami sangat berdekatan dengan sungai,” ungkap Dolidi salah seorang warga.

Menurutnya, dulu ketika kami menggali sumur hanya 2-3 meter warga sudah bisa mendapat Air, tapi semenjak para perusahaan itu mulai beroperasi mereka susah untuk mendapatkan air. Walau sudah dua buah pipa 21 Meter ditancapkan di dalam tanah, namun belum juga mendapatkan air.

Dalam selebaran yang dibagikan massa aksi disebutkan, gejolak kemuakan warga terhadap praktek perusahaan tambang galian pasir, batu dan kerikil (SIRTUKIL) yang merusak sepanjang DAS Labuan, semakin membuncah. Betapa tidak, terhitung kurang lebih 30 tahun terakhir ketentraman masyarakat warga Labuan sudah diporak-porandakan oleh 19 perusahaan.

Masyarakat saat ini sudah kesulitan air bersih akibat 19 perusahaan yang mengepung DAS diwilayah itu diantaranya, PT. Intan Megalit, PT. Mapalus Jaya, PT. Wahana, PT. Adas Sejahtera, PT. Joyomi, PT. Labuan Lelea Ratan, PT. Putra Labuan, PT. Surya Labuan Sari, PT. Adi Rahmat Mandiri, PT. Labuan Putra Kor, PT. AJK, PT. Labuan Mini, PT. Sarana Abadi, PT. Kosuneng, CV. Tri Remetana Labuan, PT. Panimba Perkasa dan PT. Kurnia Batu Alam.

Belum berhenti di situ, sejumlah keluhan yang datang dari warga sebagai tenaga kerja perusahaan. Ini mengenai tidak didaftarkannya karyawan di Departemen Ketenaga Kerjaan (Depnaker) yang berimbas pada tidak adanya asuransi terhadap tenaga kerja.

“Satu contoh kasus yang dialami langsung oleh Pak Ilyas yang bekerja di PT. Panimba Perkasa. Saat sepulang kerja dan belum sempat tiba di rumah mengalami Lakalantas, cidera pada kaki dan tangan. Namun dari pihak perusahaan sama sekali tidak memberi santunan, bahkan gaji pokoknya tidak dibayarkan selama dua bulan.

“Demikian halnya yang terjadi pada Pak Wawan yang bekerja sebagai kepala produksi di PT. Panimba Perkasa yang juga bermitra dengan PT. Kurnia Batu Alam, terpaksa menanggung cacat seumur hidup disebabkan kecelakaan kerja (tangannya patah karena masuk dalam gilingan batu yang sedang berputar),” ungkap Alkiat aktivis Jatam Sulteng.

Hal senada juga diungkapkan Koordinator Aksi Andi Muhammad Taufik. Ia, mengungkapkan, mereka mendesak pemerintah provinsi segera mencabut izin usaha pertambangan di wilayah itu.

“Kami juga menuntut agar Mendesak Pemerintah dalam hal ini DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas ESDM Provinsi Sulteng, Gubernur Sulawesi Tengah dan BLHD Provinsi Sulteng untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi pertambangan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Mendesak pemerintah untuk melakukan evluasi seluruh IUP perusahaan tambang sirtukil di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala” ungkap Andi Muhammad Taufik.

Selain itu mendesak, pemerintah agar menghentikan sementara aktivitas perusahaan sebelum ada peninjauan langsung dari pihak DPRD, Gubernur, Dinas ESDM, dan BLHD di pertambangan. Kemudian mendesak pemerintah agar memerintahkan pada perusahaan yang IUP-nya sudah berakhir untuk melaksanakan reklamasi pasca tambang.[Trs]

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News