Sekretaris dan PPK KPU Tolitoli Beda Keterangan Soal Anggaran Pengadaan APD

  • Whatsapp
Sekretaris KPU Tolitoli, Habiba I Timumun. [R. Manggona]
Bagikan Artikel Ini
  • 108
    Shares

Tolitoli, JurnalNews.id – Dugaan tidak adanya transparansi anggaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tolitoli makin mencuat, Hal itu terlihat adanya perbedaan keterangan, antara Sekretaris KPU Tolitoli, Habiba I.Timumun dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ovelio L, S.IP, M.

Sebelumnya, Sekretaris KPU Tolitoli, Habiba I. Timumun, mengatakan anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan APD penanganan Covid -19 untuk penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, PPK, PPS dan PPDP, sebesar Rp600 juta.

Baca Juga

“Anggaran untuk pengadaan APD sebesar 600 juta dan uang muka yang dibayarkan uang muka sebanyak 30 persen,” katanya, saat dikonfirmasi pada Kamis (16/7/2020) lalu.

Pengadaan APD yang dibiayai melalui APBN itu kata Sekretaris, dilakukan penunjukan langsung kepada 3 perusahaan, dua perusahaan dari Jakarta dan satu perusahaan lokal, salah satunya Kimia Farma. Pengadaannya sesuai petunjuk teknis (Juknis) dari KPU Pusat.

Advertisements

“Pengadaannya dilakukan penunjukan langsung kepada tiga perusahaan yakni dua dari Jakarta dan Kimia Farma,” kata Sekretaris.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Tolitoli Ovelio L, S.IP, M menjelaskan kepada media ini mengatakan anggaran untuk pengadaan APD hanya sebesar Rp190 juta itu, sama sekali belum dibayarkan ke pihak perusahaan, karena masih menunggu hasil reviuw dari Inspekotrat.

“Anggarannya bukan Rp600 juta, tetapi hanya Rp190 juta. Itupun belum dibayarkan, karena masih menunggu reviuw dari Inspektorat Tolitoli,” pungkasnya.

Kalau disampaikan Sekretaris KPU Tolitoli anggarannya Rp 600juta, itu anggaran keselurahan dengan yang dibayarkan untuk jasa rapid test kepada salah satu klinik di Tolitoli yang bekerjasama dengan KPU Tolitoli melakun rapid test kepada 1282 penyelenggara pemilu.

Advertisements

“Jadi kalau Rp600juta, itu anggaran keseluruhan untuk bayar jasa kepada klinik yang melakukan rapid test,” kata Ovel.

Sementara, Sekretaris KPU Tolitoli, Habiba I Timumun saat dikonfirmasi kembali pada Selasa (21/7 2020) melalui WhatsApp terkait perbedaan keterangan dengan PPK mengatakan, yang benar itu apa yang disampaikan oleh PPK.

Menurutnya, anggaran Rp600juta itu sudah include dengan pembayaran jasa rapid test sebesar Rp430 juta.

“Yang benar yang disampaikan oleh PPK Rp600 juta lebih dengan Rapid test,” jawabnya singkat.

Terpisah, menganggapi hal tersebut, Ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Sulteng, Henri Lamo, SE, menduga ada yang tidak adanya transfaran terkait anggaran yang ada di KPU Tolitoli, antara Sekretaris KPU Tolitoli dan PPK.

Sementara kata Hendri, anggaran yang dikelola KPU Tolitoli sangat fantastis baik dana Hibah Pemda sebesar Rp33 miliar lebih, maupun dana APBN sebesar Rp1,8miliar.

“Saya menduga, ada yang tidak transparan dalam pengelolaan anggaran di internal KPU Tolitoli antara Sekretaris dan PPK,” cetusnya.

Advertisements

Penulis: Rahmadi Manggona

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News