Sengketa Pilkada Parimo Ditetapkan Hari Ini, Pengamat: Peluang Penggugat Kecil

  • Whatsapp
Bagikan Artikel Ini

Palu, Jurnalsulteng.com- Sengketa Pilkada Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, akan ditetapkan hari ini, (Kamis, 29/8/2013) dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Pengamat hukum Universitas Tadulako Abdurrahim di Palu, Rabu (28/8/2013) mengatakan selama dirinya mengikuti perkembangan sidang tersebut kecil peluang pemohon memenangkan sengketa tersebut.

Baca Juga

“Beberapa bukti-bukti persidangan yang diajukan penggugat kelihatannya lemah, sehingga Mahkamah Konstitusi menguatkan keputusan hasil pemilihan yang ditetapkan KPU,” kata Abdurrahim.

Pilkada Parigi Moutong yang berlangsung 6 Juli 2013 tersebut dimenangkan pasangan petahana/ incumbent Samsurizal Tombolotutu/Badrun Nggai dari empat pasang calon bupati.

Sementara pemenang kedua diperoleh pasangan Taswin Borman/Kemal Toana. Namun pascapemungutan suara Kemal Toana meninggal dunia karena sakit.

Taswin Borman kemudian mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Abdurrahim mengatakan dalam proses persidangan dirinya melihat apa yang diajukan oleh penggugat tidak dapat meyakinkan majelis hakim karena permintaan alat bukti dan saksi-saksi tidak dimasukkan dalam petitum (permohonan pemeriksaan awal).

“Beberapa bukti justru mau diajukan kembali saat proses sidang sudah berlangsung. Itu tidak dimungkinkan dalam tata persidangan kita,” katanya.

Rahim mengatakan majelis hakim sudah cukup memberikan waktu kepada pemohon untuk mempersiapkan hal-hal yang akan diajukan dalam persidangan berkenan dengan sengketa Pilkada Parigi Moutong.

“Prediksi saya besok (hari ini-red) majelis hakim akan menolak permohonan pemohon,” katanya.

Menurut Abdurahim, saksi-saksi yang diajukan pemohon terkait masalah formulir rekapitulasi perhitungan suara justru tidak menguatkan materi persidangan karena saksi-saksi yang diajukan termohon mengatakan tidak diberikannya formulir rekapitulasi kepada saksi pemohon karena telah meninggalkan tempat sebelum berakhirnya penghitungan.

“Formulir rekapitulasi yang diberikan KPPS, saksi pemohon sudah pulang sehingga tidak sempat ditandatangani. Itu yang saya baca dari saksi yang diajukan termohon,” kata Abdurahim.

Selain itu saksi pemohon tidak mampu meyakinkan majelis hakim atas dugaan keterlibatan pegawai negeri sipil dan dana bantuan sosial yang didistribusi saat menjelang pemungutan suara.(ant)

Iklan
loading...

Berita Terkait

Google News