SKB 11 Menteri Dinilai Tumpang Tindih dengan Kewenangan KASN

Aparatus Sipil Negara (ASN). [Iustrasi]
Bagikan Artikel Ini
  • 27
    Shares

Jakarta, JurnalNews.id – Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, menilai penerbitan surat keputusan bersama (SKB) dari 11 menteri dan kepala badan pemerintah tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN) belum terlalu mendesak. Pasalnya, sudah ada larangan dalam undang-undang terkait ujaran kebencian kepada bangsa dan negara.

“Ini (SKB 11 menteri) menurut saya tidak perlu-perlu amat. Pertama, kan yang diatur sebenarnya sudah diatur. Jangankan kepada bangsa dan negara, ujaran kebencian kepada siapa pun oleh siapa pun itu tidak boleh. Hoaks tidak boleh. Termasuk mendukung gerakan yang tidak sesuai undang-undang dan Pancasila juga tidak boleh,” ujar Ray di Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Baca Juga:

Dia juga mengkhawatirkan penerbitan SKB 11 menteri nanti tumpang tindih dengan aturan di dalam undang-undang terkait penertiban ASN. Sebab, selama ini jika ada pegawai yang melanggar atau melenceng dari aturan, ada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menanganinya. Dengan begitu, Ray tak setuju jika KASN sebagai lembaga independen justru masuk dalam SKB 11 menteri itu.

“Ini menjadi tumpang tindih. Kalau ada orang menyerukan, mengadukan, ada tindakan ASN. Yang tidak patuh dan diperiksa. Pertanyaannya, siapa yang membela ASN itu atau bagaimana kalau aduannya tidak tepat?” katanya.

Loading…

“Justru menurut saya, KASN ini harusnya ada di luar SKB itu. Sebetulnya ini justru agak melenceng dengan UU ASN kita. Sebab, penilaiannya kan ada KASN,” tuturnya.

Ray mencontohkan jika ada ASN tidak melakukan pelayanan publik dengan baik, harusnya bisa dilaporkan ke KASN, karena pelanggarannya itu bukanlah tindak pidana. Kemudian, terkait ujian kebencian dan tidak netralnya seorang ASN, KASN bisa menangani laporan pelanggaran kode etik oleh yang bersangkutan.

“Tidak melayani dengan baik ini kan bukan pidana. Penilaiannya ini tinggal adukan ke KASN. Kalau terkait ujaran kebencian, pandangan, sikap yang dianggap tidak netral, bagaimana mengatasi ini? Ya, lagi-lagi ini kan bisa diadukan ke KASN,” kata dia.

Pemerintah menerbitkan SKB 11 menteri dan kepala badan, tentang penanganan Radikalisme pada ASN sejak pertengahan November 2019. Terdapat enam menteri yang meneken SKB tersebut yaitu menpan RB, mendagri, menkumham, menteri agama, mendikbud, serta menkominfo. Selain itu, SKB itu melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Salah satu poin yang tak boleh dilanggar ASN adalah memberikan pendapat lisan maupun tulisan di media sosial (medsos) yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. [***]

Sumber; iNews

loading...

Berita Terkait

REKOMENDASI UNTUK ANDA